Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengalami peningkatan signifikan alias stagnan selama periode Feburari 2023. Kepuasan terhadap Jokowi didukung oleh penegakan hukum, sebaliknya kepuasan terhadap ekonomi mengalami penurunan.
"Kinerja presiden pada Februari dibandingkan Januari di angka 75,9% yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Jika dibandingkan dengan Januari tidak mengalami perubahan yang berart," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam pemaparan rilis survei secara daring pada Rabu (1/3).
Berdasarkan data survei LSI pada Februari, sebanyak 75,9% publik menyatakan puas/sangat puas terhadap kinerja presiden. Sebanyak 21,1 % menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali. Sedangkan, 2,9% tidak tahu/tidak menjawab.
"Artinya stagnan saja, yakni tetap stabil saja di angka 76% baik di Januari maupun Februari," tutur Djayadi.
Menurut Djayadi, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi pada Februari 2023 merata di hampir semua kategori demografi, baik segi gender, usia, etnis, pendidikan, pekerjaan serta pendapat. Kata dia, masyarakat yang menyatakan puas hampir berada di atas angka 70%.
"Yang agak rendah tingkat kepuasan ada di kalangan etni Betawi (sangat/cukup puas 60,4% dan kurang/tidak puas 38,1%), Minang (59,6% dan 38,9%) dan Melayu (54,8% dan 41%).
Kemudian, dari segi wilayah baik desa maupun kota, kepuasan terhadap kinerja cendrung merata. Sebanyak 76,1% masyarakat di desa menyatakan puas, sedangkan 20,% menyatakan tidak puas.
Lalu dari segi geografi, menurut Djayadi, umumnya yang menyatakan puas di atas 70% kecuali Sumatera (puas 68,2% dan tidak puas 25,4%) dan Banten (64,1% dan 35,9%).
"Jadi secara umum mayoritas menyatakan baik terhadap kinerja presiden," ucapnya.
Djayadi menerangkan, faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan presiden salah satunya adalah penegakan hukum, selain faktor ekonomi. Di periode Februari 2023, kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum mengalami peningkatan yakni sebesar 35% menyatakan puas jika bandingkan pada Januari 2023, yakni 32%.
Sedangkan, dari kondisi ekonomi, penilaian negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi sedikit mengalami peningkatan pada Februari jika dibandingkan pada periode Januari 2023. Pada Januari 2023, yang menilai negatif 33,7%, sedangkan saat ini yang menilai negatif 37% meski tidak terlalu signifikan.
Menurutnya, di penegakan hukum, yang menilai penegakan hukum baik (34%), responden yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden 89%, yang menilai penegakan hukum sedang (29,4%), sebanyak 78% menyatakan puas, sedangkan yang menyatakan hukum dalam keadaan buruk (29,6%), yang menyatakan positif terhadap kinerja presiden hanya di angka 59%.
"Dengan kata lain, ada hubungan yang positif terhadap tingkat kepuasan kinerja presiden atas kondisi ekonomi dan penegakan hukum," tuturnya.
Survei LSI digelar pada 10-17 Februari 2023 terhadap 1. 228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon
secara acak, validasi, dan screening. Survei digelar dengan wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Adapun margin of error survei diperkirakan kurang 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
