close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat koordinasi di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, April 2024. /Foto Instagram @presidenmegawati
icon caption
Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat koordinasi di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, April 2024. /Foto Instagram @presidenmegawati
Politik
Senin, 12 Agustus 2024 19:05

Kepungan KIM dan "samarnya" kandidat PDI-P di Pilkada 2024

PDI-P jadi satu-satunya parpol yang belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk kandidat di Pilkada Serentak 2024.
swipe

PDI-Perjuangan jadi satu-satunya parpol yang belum punya calon resmi yang bakal diusung di Pilkada Serentak 2024. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bahkan belum mengumumkan kandidat di sejumlah pilkada strategis, semisal DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDI-P kesulitan mencalonkan kandidat karena residu Pilpres 2024 masih membekas di pilkada. Di beberapa daerah, PDI-P tak punya rekan koalisi yang bisa diajak sama-sama mengusung pasangan kandidat. 

"PDI-P harus cermat untuk menentukan siapa yang diajak dan tidak diajak. Sebab, kita akan punya pilkada yang melawan kotak kosong kalau skema KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus ini diejawantahkan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di beberapa provinsi kunci," kata Agung kepada Alinea.id, Jumat (9/8).

KIM ialah koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024. Selain Partai Gerindra, anggotanya ialah Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah parpol nonparlemen. 

Di Pilgub DKI, KIM mewacanakan pembentukan KIM Plus untuk mengusung satu calon tunggal, yakni eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). KIM Plus terwujud jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sukses dirayu untuk mendukung RK. Ketiga parpol itu sudah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai cagub DKI. 

Di lain kubu, PDI-P yang hanya mengoleksi 15 kursi di DPRD DKI tak bisa mengusung kandidat sendirian. Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), rekan koalisi PDI-P pada Pilpres 2024, masing-masing hanya mengantongi 1 kursi. Butuh 23 kursi untuk bisa mengusung kandidat di Pilgub DKI Jakarta. 

PDI-P sudah menyatakan tertarik mengusung Anies di Pilgub DKI. Selain itu, PDI-P juga punya sejumlah tokoh yang bisa dicalonkan, semisal eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

"Kondisinya juga sudah sangat darurat. Memang mau tak mau PDI-P harus habis-habisan mengerahkan seluruh mesin partai bahkan tokoh- tokoh yang punya basis untuk memastikan kemenangan. Kalau enggak, PDI-P akan dikalahkan dengan mudah oleh KIM Plus," ucap Agung. 

Di Jawa Tengah, situasinya pun serupa. KIM sudah sepakat bakal mengusung eks Kapolda Jateng Ahmad Luthfi. Namun, di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng itu, PDI-P bisa mencalonkan sendiri kandidat. Kepungan KIM terhadap PDI-P juga terjadi di level pilwalkot dan pilbub di berbagai daerah.  

Agung juga berpendapat Megawati harus turun gunung untuk melobi parpol-parpol non-KIM agar berkoalisi dengan PDI-P. Menurut dia, hanya politikus sekaliber Megawati yang bisa menjalankan diplomasi politik yang efektif ke parpol-parpol di luar KIM.

"Karena di sana (KIM), dewa-dewanya besar semua. Ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi, di sisi Bu Mega harus juga demikian. Jadi, enggak bisa lagi dia menyerahkan itu kepada nomor dua karena kondisinya sudah darurat," ucap Agung. 

Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai PDI-P harus bergerak cepat jika tak ingin kehilangan kesempatan mencalonkan kandidat di pilkada-pilkada strategis. Meskipun jadi pemenang Pileg 2024, PDI-P tak punya tiket emas untuk semua kandidat mereka di pilkada. 

"Terutama daerah-daerah yang diincar KIM dan di daerah PDI-P yang tidak memiliki golden ticket. PDI-P, di daerah yang tidak bisa mencalonkan sendiri, harus segara mencari rekan koalisi," ucap Ardha kepada Alinea.id. 

Lebih jauh, Ardha mengkritik politik memborong parpol yang dijalankan KIM di sejumlah pilkada. Menurut dia, manuver KIM itu membuat kualitas demokrasi dalam Pilkada Serentak 2024 menurun drastis. 

"Membuat publik tidak punya pilihan sesuai dengan yang diinginkan publik. Semua (kandidat kepala daerah) dirancang oleh pemerintah pusat," ucap Ardha. 

Pilkada serentak bakal digelar pada November 2024. Adapun pendaftaran pasangan kandidat untuk Pilkada Serentak 2024 akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024. PDI-P hanya punya waktu beberapa pekan untuk menyusun kandidat di Pilkada Serentak 2024. 

 

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan