Larang bicara isu tunda pemilu, Ketua DPD minta menteri patuhi Jokowi

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya berbicara isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi harus ditaati oleh para menteri.

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata La Nyalla dalam keterangannya, Kamis (7/4). 

La Nyalla menegaskan, pernyataan Jokowi di hadapan para menteri dan kepala lembaga kemarin mengindikasikan Kepala Negara taat konstitusi. Ia meyakini, Jokowi juga menolak dua isu tersebut terus digulirkan.

"Sebagai pembantu Presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," ujarnya.

Dia juga mengamini apa yang disampaikan Jokowi agar para menteri fokus pada tugas dan wewenangnya. Menurutnya, para menteri harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran kepada masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan tiga periode.

"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga," ungkap La Nyalla.

Menurut La Nyalla, para menteri juga harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat. "Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tegasnya.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (6/4), Jokowi melarang para menterinya tidak berbicara tentang isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meningatkan para menteri untuk tidak menimbulkan polemik, namun harus fokus bekerja.

Kendati begitu, Jokowi tidak tegas menyampaikan sikapnya perihal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatannya menjadi tiga periode. Sikap tegas Jokowi sudah dinanti-nantikan publik saat ini.