Scroll ke atas untuk melanjutkan

Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR Puan Maharani menyapa wartawan saat menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). /Antara Foto

Politik

Senin, 21 Oktober 2019 18:01

Puan tak ingin Jokowi pilih menteri seperti Rini lagi

Puan berharap kasus pemboikotan menteri oleh komisi di DPR tak terjadi lagi di masa depan.

Ketua DPR Puan Maharani berharap kasus pemboikotan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno oleh Komisi IV DPR tak terjadi lagi di masa depan. Karena itu, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menteri yang dapat bersinergi dengan lembaga legislatif.

"Ya, semoga Pak Jokowi di periode kedua ini memilih menteri-menteri yang punya kapabilitas dan kapasitas dan bisa bersinergi dengan DPR," kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Saat ini, Jokowi tengah dalam proses mewawancara jajaran calon menteri di Kabinet Kerja jilid II. Proses wawancara ditargetkan rampung pada Selasa (22/10). Jokowi akan melantik jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II keesokan harinya.

Puan mengatakan, komisi-komisi di DPR merupakan mitra kerja kementerian-kementerian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Sebagai mitra, menurut dia, hubungan antara menteri dan komisi di DPR seharusnya harmonis.

"Karena sesuai dengan tupoksi masing-masing. Apa pun kementerian itu harus menyampaikan program-program di DPR. Jadi, kita harap orang-orang yang akan dipilih adalah orang-orang yang bisa sinergi dengan DPR," jelas Puan.

Pemboikotan terhadap Rini berawal dari rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada akhir Desember 2015. Dalam rekomendasinya, Pansus Pelindo II menyebut terjadi kerugian negara dalam kontrak pembangunan Jakarta International Container Terminal yang melibatkan Pelindo II bekerja sama dengan Hutchison Port Hongkong (HPH). Kerugian tersebut ditengarai karena kelalaian Menteri Rini.

Walhasil, Pansus Pelindo II kemudian merekomendasikan Menteri Rini dicopot. Rini pun dilarang menghadiri rapat kerja (raker) di DPR, termasuk dengan mitra kerjanya di Komisi VI DPR. Tugas Rini pun kemudian diwakilkan kepada menteri-menteri lainnya.