Ketua KPU ungkap sederet sitem IT disiapkan menyongsong Pemilu 2024

Ketua KPU 2017-2021 Arief Budiman menjelaskan skema pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan, yakni 21 Februari 2024 untuk Pemilu dan 27 November 2024 untuk Pilkada. Menurutnya dua jenis pemilu ini jika dalam pelaksanaannya tidak tepat sesuai jadwal, maka akan ada beban kerja yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Nah, Salah satu jalan keluarnya untuk mengurangi beban kerja yang banyak adalah pengadaan teknologi informasi (IT) dalam pemilu,” ujar Arief Budiman dalam webinar Diskusi Publik Seleksi KPU/Bawaslu dan Upaya Mengatasi Kompleksitas Pemilu 2024 via Zoom.

KPU telah membuat peta jalan teknologi informasi yaitu Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), Silog (Sistem Informasi Logistik), Silon (sistem Informasi Pencalonan), Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye), Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan AdHoc), Sidapil (Sistem Daerah Pemilihan), Sipol (Sistem Informasi Partai politik), dan Sidalih (Sistem Daftar Pemilih). Manfaat teknologi ini adalah untuk meningkatkan efektifitas, meningkatkan trasnparansi, menghasilkan data yang mutakhir dan berkualitas, melakukan pengecekan kegandaan data, dan efisiensi penggunaan kertas.

Tahapan strategi persiapan tahapan pemilu dimulai pada 2021 dengan pengembangan sistem terintegrasi pertama. Dan pada Juni 2022, dijalankan tahapan kedua. Jadi, anggota KPU dan Bawaslu terpilih masa periode 2022-2027 yang rencananya dilantik pada April 2022, mereka hanya memiliki waktu dua bulan untuk menjalankan tahapan tersebut.

“Jadi nanti siapa yang terpilih, akan menjalankan kerja-kerja berat sejak Juni 2022,” ujar Arief Budiman.

Arief juga menyoroti mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu. Selain SDM dalam negeri, harus perhatikan juga SDM luar negeri. Menurut Arief, ada sekitar 7 juta orang terlibat dalam proses penyelenggaraan. Berdasarkan UU baru, KPU bukan hanya penanggung jawab Pemilu, tapi juga merupakan penanggung jawab akhir Pilkada.

“Jadi ini perlu dipilih orang yang tepat, yang bukan hanya paham pemilu, tapi paham integritas. Ia juga sehat. Kalau sakit-sakitan, akan mengganggu kerja tim,” jelas Arief.

Terakhir, ia membahas mengenai anggaran. Meskipun tidak menyebutkan nominalnya, Arief menyebut anggaran untuk Pemilu 2024 sangat besar. Oleh karena itu, perlu ada orang yang detail dan dapat mengatur anggaran dengan dana yang besar.

“(anggaran besar) karena dua kali pemilu berada dalam satu tahun anggaran. Meskipun satunya APBN dan satunya APBD, tetapi energi negara kan tersedot ke sana,” kata Arief.

Arief mengungkapkan, pada beberapa waktu lalu, KPU merancangkan biaya Rp86 triliun untuk pemilu. Namun setelah dihitung ulang, anggaran itu bisa berkurang menjadi Rp76 triliun. Untuk Pilkada, tiap daerah berbeda karena sedang dalam proses pengajuan ke daerah masing-masing untuk dipersiapkan pada 2024.