Koalisi Kawal Pemilu Bersih temukan dugaan kecurangan pemilu

Koalisi Kawal Pemilu Bersih melaporkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu ke Komisi II DPR RI dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum pada 11 Januari 2023. Dalam pemaparannya, koalisi membawa bukti-bukti kecurangan yang dikumpulkan dari Pos Pengaduan Masyarakat tentang Kecurangan Verifikasi Partai Politik.

"Ada dugaan kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari KPU kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk memanipulasi data agar meloloskan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024," terang Hadar Nafis Gumay dari Netgrit yang mewakili Koalisi Kawal Pemilu Bersih, dalam keterangan tertulisnya.

Dugaan kecurangan tersebut, lanjut Hadar, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), sehingga partai politik terkait yang awalnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Memenuhi Syarat.

Bukti dugaan kecurangan pemilu juga tersebar dalam dua video yang menampilkan petinggi KPU Idham Kholik, saat mengeluarkan kalimat dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara pemilu daerah.

"Ini merupakan bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita, juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi kotak pandora yang melanggengkan kecurangan-kecurangan di pemilu selanjutnya," kata Hadar.

Hadar juga menyampaikan bahwa pembiaran kecurangan pemilu seperti ini bisa mendatangkan permasalahan legitimasi bagi pihak yang terpilih nanti karena ketidakpercayaan masyarakat. Masalah ini juga akan meruntuhkan pandangan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia, yang birisiko terhadap ketidakstabilan dan ekonomi.

Setelah melihat bukti-bukti dugaan kecurangan yang ditampilkan Koalisi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung membuat rapat menjadi tertutup karena data-data yang ditampilkan sangat sensitif.

"Bahan-bahan yang teman-teman berikan ini akan kami jadikan catatan yang kita akan bahas dengan rapat kerja dengan mitra yang berkaitan, khususnya dengan mendagri dan penyelenggara pemilu. Kalau ada bahan-bahan yang masih kurang, mohon disampaikan kepada kami. Sehingga nanti saat kami berbicara nanti, itu berdasar dan faktual. Kami juga akan membahas laporan ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP," kata Ahmad Doli Kurnia.

Komisi II DPR juga menyatakan akan mendukung gerakan koalisi, selama tidak menyebabkan penundaan Pemilu 2024.