Koalisi partai dinilai belum solid, Golkar bisa lompat pagar

Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan pentingnya mencermati koalisi partai-partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang belum solid. Pangi menyebut ada kemungkinan Partai Golkar melakukan tindakan "lompat pagar".

Ihwal lompat pagar yang dimaksud Pangi berkaca pada kondisi partai koalisi pendukung Jokowi yang belum sejalan menentukan calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi. Memang diakui Pangi kalau koalisi lima partai pendukung terbilang besar dan kuat di parlemen. 

Namun koalisi partai-partai pendukung calon presiden incumbent Jokowi belum satu suara mencalonkan cawapres. Persoalan lain, belum ada ikatan kontrak politik antara Joko Widodo atau PDI Perjuangan sebagai pengusung utama dengan partai-partai mitra koalisinya, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Kondisi tersebut bisa saja memunculkan koalisi partai baru. Apalagi, sejumlah partai telah menyodorkan nama masing-masing tokohnya untuk mendampingi Jokowi sebagai Presiden 2019. Sebut saja, Partai Golkar yang menyodorkan nama Ketua Umumnya Airlangga Hartato. Tidak ketinggalan PPP mulai mewacanakan figur santri yang dinilai cocok mendampingi Joko Widodo.

"Pada saat pembahasan calon wakil presiden, saya memperkirakan terjadi beberapa pilihan dan sulit mencapai titik temu. Kemungkinan Partai Golkar akan keluar dari koalisi dan membentuk poros baru dengan mengusung nama baru sebagai calon presiden," tukas Pangi seperti dikutip Antara.

Pangi melihat kemungkinan ini dapat dilakukan Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2014 dan memiliki 91 kursi di parlemen. Menurutnya, Partai Golkar cukup menarik satu partai politik lagi untuk memenuhi syarat presidential threshold yakni minimal 20% kursi di parlemen atau minimal 112 kursi.

Karena itu, Pangi mengingatkan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Calon Presiden Joko Widodo untuk hati-hati dan bersikap sangat cermat memilih figur calon wakil presiden. Jika tidak cermat kemungkinan patah koalisi bisa terjadi. Hal ini tercermin dari pilkada Jawa Barat saat Partai Golkar menarik dukungan dari calon gubernur Ridwan Kamil.