Komisi VII DPR melancarkan lobi ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Anggota Komisi VII Sartono Hutomo mengatakan, pihaknya meminta agar Bamus mengembalikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu mitra kerja mereka.
"Kami di Komisi VII mempertanyakan hal ini. Ada kepentingan besar apa (sehingga KLHK tidak lagi jadi mitra Komisi VII)?” kata Sartono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Dalam sidang paripurna, Selasa (29/10) lalu, DPR menetapkan KLHK hanya menjadi mitra Komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan. Padahal, sebelumnya KLHK juga mitra Komisi VII yang menangani bidang energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup.
Sartono mengatakan, KLHK dan eskplorasi energi kerap berkaitan. Karena itu, ia menilai KLHK harus tetap diawasi oleh Komisi VII. Ia pun mencontohkan kasus kebocoran minyak Pertamina di Balikpapan dan Karawang, belum lama ini.
"Itu kan bisa di dalam satu mitra, pemangku kepentingan dan juga kementeriannya bisa kita dudukkan, khususnya (Kementerian) Lingkungan Hidup juga Pertamina kita dudukkan bersama dalam satu komisi," jelas dia.
Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam rapat konsultasi DPR pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan KLHK tidak lagi menjadi mitra Komisi VII karena selama ini Komisi VII dan Komisi IV sering lempar tanggung jawab dalam pengawasan.
"Sehingga, nantinya diharapkan komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian (yang menjadi mitra masing-masing)," ujar Puan.