Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memboyong 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke kementeriannya. Para kader parpol besutan Kaesang Pangarep itu ditempatkan untuk mengisi jabatan di Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Penunjukan kader PSI di FOLU Net Sink 2030 tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234/2024. Kader-kader yang ditarik, semisal Andy Budiman yang menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro yang ditugaskan jadi anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon.
Besaran gaji petinggi FOLU Net Sink 2030 tergolong fantastis. Dalam sebuah dokumen yang beredar di media sosial, terlihat gaji untuk pengarah atau penanggung jawab mencapai Rp50 juta per bulan. Gaji para ketua, baik ketua pelaksana maupun ketua harian, dipatok kisaran Rp30 juta per bulan. Anggota biasa mendapatkan Rp20 juta per bulan.
Dalam struktur keorganisasian FOLU Neti Sink 2030, Raja Juli bertindak sebagai penanggung jawab. Ia membenarkan dokumen keputusan menteri terkait besaran gaji pegawai FOLU Neti Sink 2030 yang saat ini beredar di media sosial.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam sebuah siaran pers, Jumat (7/3).
Program FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Lewat program ini, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, dengan kontribusi sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan sebesar 17,2%.
Analis politik dari Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Khairunnisa Lubis menilai Raja Juli mempraktikan politik koncoisme saat memboyong belasan kader PSI ke Kemenhut. Sebelum jadi menteri, Raja Juli sempat menjabat sebagai Sekjen PSI.
"Hari ini Menhut memasukkan sebelas kader dari PSI. Kalau memang sudah tingkat presiden dan wapres sudah begitu, hal yang sia-sia kalau kita optimistis menterinya tidak akan begitu," kata Nisah, sapaan akrab Khairunnisa, saat dihubungi Alinea.id dari Jakarta, belum lama ini.
Raja Juli, kata Nisah, mencontoh pola bagi-bagi jabatan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk para pendukungnya di era Pilpres 2024. Demi memastikan semua konco-konconya mendapatkan jatah, Prabowo bahkan menambah jumlah kementerian dan menciptakan lembaga-lembaga khusus.
Persoalannya, menurut Nisah, tak semua pendukung Prabowo ditempatkan di tempat yang tepat atau sesuai dengan kepakaran mereka. Di lain sisi, politik koncoisme jelas akan mengabaikan sistem meritokrasi yang berlandaskan kompetensi.
"Politik bagi bagi jabatan yang tidak sehat sudah jelas terjadi. Makanya, mau tidak mau kabinet harus digemukkan. Ini semacam pork barrel politics (politik gentong babi)," kata Nisah.
Menurut penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat 54 perwakilan parpol yang masuk dalam susunan Kabinet Merah Putih (KMP). Partai Gerindra mendapat porsi terbanyak, yaitu 18 orang, terdiri dari lima menteri, delapan wakil menteri, lima kepala/wakil kepala badan/lembaga/utusan khusus presiden.
Selain itu, ada 34 dari 48 menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang terafiliasi dengan bisnis, baik secara langsung maupun tak langsung. Sebanyak 15 di antaranya terafiliasi dengan bisnis ekstraktif, semisal Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Roslan Roeslani, Erick Thohir, dan Widiyanti Putri Wardhana.
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat, menilai politik koncoisme ala Prabowo yang sudah diendus koalisi masyarakat sipil sejak awal KMP terbentuk. Menurut Rakhmat, politik koncoisme adalah konsekuensi logis dari corak sistem politik dan elektoral di Indonesia.
Butuh banyak dukungan untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Setelah mendapatkannya, (ada balas jasa) untuk mengembalikan konstituennya. Mengembalikannya atau balas jasanya itu (dengan membagikan jabatan) ke struktur kementeriannya," kata Rakhmat kepada Alinea.id, Kamis (6/3).
Politik koncoisme, kata Rakhmat, cenderung mengabaikan kompetensi dan profesionalisme. Dampak terburuknya, kementerian atau institusi dikelola dengan serampangan.
"Dengan kabinet obesitas ini, menurut saya, nyaris tidak ada profesionalisme. Karena semua level, dari menteri, hingga wakil menteri kemudian (kepala) badan itu adalah sekitar 90% lebih itu (pemimpinnya) adalah dari partai politik," kata Rakhmat.
