Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang secara tegas menolak adanya Peraturan Daerah berbasis hukum agama alias Perda Syariah, menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi, suhu politik saat ini kian memanas.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Perempuan Nang Darol mengatakan, apa yang dilakukan oleh Grace Natalie perlu diapresiasi. Alasannya, dia berani mengkritisi Perda Syariah yang dianggapnya penuh dengan diskriminasi, terutama bagi kaum perempuan.
"Dalam Perda Syariah banyak sekali yang diskriminatif terhadap perempuan, Perda yang mengurus pribadi itu kadang banyak yang mengorbankan perempuan. Banyak perempuan yang tak bisa menyesuaikan, akhirnya ditangkap. Ini kan sangat diskriminatif," paparnya dalam dalam diskusi yang bertajuk "Melihat Perda Syariah dan Perda Injil dalam bingkai Pancasila" di Kuningan, Jakarta, Sabtu (24/21).
Perda Syariah dianggap mengakibatkan otoritas daerah terlalu ikut campur dalam hal pribadi. Jadi, dia menilai Perda Syariah harus dihilangkan. "Perda ini perlu kita kritisi, kalau bisa dihilangkan melalui Judicial Riview di Mahkamah Konstitusi, karena negara kadang terlalu ikut campur dalam hal private," paparnya.
Sementara di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Rahadian, menilai apa yang telah dilakukan Grace Natalie sangat berbahaya karena dilakukan di tahun politik. Sebab, dapat memicu konflik kepentingan di tataran akar rumput.
"Kalau kita lihat pada linear antara yang mendukung Perda Syariah dan tidak mendukung ini dapat berpotensi gesekan, dan ini perlu kita hindari karena tak baik," ujarnya di lokasi.
Terlebih lagi, menurut Reza, isu Perda tersebut tak begitu subtansial dalam pertarungan politik. Dia menyebut, masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden justru perlu mengedepankan progam kerja. "Seharusnya yang berkaitan dengan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Pemilu itu adalah parade gagasan dan program," paparnya.
Pengamat Politik Universitas Indonesia lainnya, Boony Hargens menganalisis, isu Perda Syariah ini bakal merugikan kubu Jokowi-Maruf. Jadi, partai-partai pendukung Jokowi lainnya buru-buru menyebut pernyataan Grace itu merupakan pernyataan PSI sendiri dan tak merefleksikan partai-partai yang lain. Sekedar informasi, PSI merupakan salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin.
Di sisi lain, Bonny mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali Perda Syariah di setiap daerah. Aturan itu disebut berpotensi berbenturan dengan Pancasila.
"Pancasila dan UUD 1945 itu adalah sumber dalam membentuk Undang-Undang. Undang-undang tak boleh berbenturan dengan Undang-Undang di atasnya, saya kira Kemendagri dan lembaga Yudikatif harus lakukan evaluasi terhadap Perda Syariah karena bisa saja itu bertentangan dengan Pancasila, karena bisa saja Perda itu dibuat karena adanya kepentingan dari Kepala Dearah yang memiliki kepentingan lebih besar yaitu menggeser ideologi negara," paparnya.
