Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri terkait rencana pelaksanaan orientasi bagi 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 viral di media sosial. SE bernomor 200.5/628/SJ itu pertama kali diunggah pendiri WatchDoc, Dandhy Laksono di akun X (dulu Twittter) pribadinya, Rabu (12/2).
"Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi:Rp 2.750.000 per orang per hari," tulis Dandhy.
Rencananya, retret kepala daerah terpilih itu akan digelar di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang pada periode 21-28 Februari 2025. Tertulis dalam SE itu, biaya kegiatan yang ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah.
Kemendagri bakal membayar biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekaan dibebankan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.
Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, sebagaimana tertera dalam SE itu, adalah sebesar Rp 2.750.000 per hari. Artinya, setiap peserta harus mengeluarkan Rp22 juta selama delapan hari. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir, maka total biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari Rp22 miliar.
Pada salinan dokumen SE yang ia unggah, Dandhy melingkari sejumlah agenda seremonial dengan spidol warna merah, semisal upacara penyambutan, pelatihan baris-berbaris, tata upacara dan keprotokolan, ishoma dan ramah tamah.
Dandhy lantas mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berniat menghapus kegiatan-kegiatan seremonial. "Bahwa yang bersifat seremoni, upacara, ulang tahun, (peringatan) hari ini, hari itu, kita tidak adakan," tulis Dandhy mengutip pernyataan Prabowo.
Hingga kini, SE Mendagri yang diunggah Dandhy sudah dilihat oleh setidaknya 2,6 juta warganet, di-repost 15 ribu orang dan dikomentari lebih dari seribu orang. Sejumlah warganet menyebut retret semacam itu juga dijalankan untuk aparatur sipil negara di daerah.
"Bapak saya PNS daerah, minggu lalu kemarin juga main tentara2an gini. Sifatnya wajib ikut dan BAYAR SENDIRI lho. Masak kalah sama PNS daerah wqwqwq," tulis akun @daw****.
Salah satu warganet bahkan menyoroti PT Lembah Tidar Indonesia yang ditunjuk jadi salah satu penyelenggara retret kepala daerah. Akun @mas******* mengungkap PT Lembah Tidar Indonesia dimiliki Heru Irawanto. Heru pernah jadi caleg dari Partai Gerindra dari dapil Brebes 3.
"Percayalah ini hanya sebuah kebetulan, bukan begitu om @Dandhy_Laksono?" tulis akun @mas*******. Dalam unggahannya, ia juga menyertakan profil PT Lembah Tidar dan foto Heru Irawanto sebagai caleg Gerindra.
Apa tujuan digelarnya orientasi kepemimpinan kepala daerah?
Mendagri Tito Karnavian mengatakan retret kepala daerah akan digelar Akademi Militer (Akmil Magelang). Tujuannya untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan kepala daerah terpilih. Ia menegaskan pembangunan tak bisa dijalankan secara terpisah.
"Retret itu kumpul-kumpul dalam rangka saling kenal antargubernur, gubernur dengan bupati (dan wali kota), supaya saling akrab,” kata Tito saat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (12/2) lalu, seperti dikutip dari situs resmi Kemendagri.
Menurut Tito, para kepala daerah nantinya dapat mendengarkan masukan-masukan dari para pembicara yang disiapkan Kemendagri serta dan berdialog langsung dengan para pembicara. “Sehingga paling tidak satu visi," kata Tito.
Adapun Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret hanya akan diikuti 481 kepala daerah. Sebanyak 22 kepala daerah di Provinsi Aceh tidak akan ikut retret karena jadwal dan teknis pelantikannya berbeda dari kepala daerah lain. Selain itu, ada dua pilkada yang harus diulang lantaran calon kepala daerahnya kalah melawan kotak kosong.
Menurut Bima, pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang tidak akan boros anggaran karena fasilitas yang akan digunakan berasal dari pembekalan para menteri sebelumnya. “Semua sudah siap. Tinggal pengaturan kursi di ruang-ruang kelas saja. Air, listrik, dan tempat tidur semua siap,” kata Bima seperti dikutip dari Tempo.
Seberapa efektif pembekalan kepala daerah?
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman berpendapat retret kepala daerah tidak akan efektif jika tujuannya sekadar mensinkronkan pembangunan pusat dan daerah.
"Karena akarnya masih ada di sejumlah kebijakan strategis dan pendekatan simetris yang diterapkan selama ini. Retret ini sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki komunikasi pusat dan daerah," kata Herman.
Komunikasi pusat dan daerah, kata dia, semestinya berlangsung dua arah. "Tidak satu arah hanya dari pusat. Pusat mesti mendengar aspirasi kepala daerah terutama untuk memperbaiki hubungan kewenangan, keuangan, dan pembinaan pengawasan,” kata dia.
