Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, menilai pemerintah belum optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk proses tahapan Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan karena masih jauhnya nilai realiasi dengan kebutuhan anggaran yang diajukan lembaga penyelenggara pemilu itu.
Hal itu disampaikan Yulianto merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal anggaran Pemilu Serentak 2024 khusus untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Mahfud sebelumnya menyebut, pemerintah akan mengawal dan mendukung semua kegiatan Pemilu 2024, termasuk anggaran KPU.
"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan (soal anggaran Pemilu 2024), toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah," ujar Yulianto kepada wartawan, Rabu (3/8).
Menurut Yulianto, KPU sudah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Dalam DIPA KPU periode 2022, telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. KPU kemudian menyampaikan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun kepada DPR dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.
Dia menyebut, dari hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp3,69 triliun atau 45,87% dari kebutuhan yang diajukan KPU.
"Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun, itu diantaranya adalah soal anggaran dukungan untuk tahapan pemilu yaitu sarana dan prasarana untuk KPU (termasuk IT)," kata Yulianto.
Yulianto menjelaskan, anggaran sarana dan prasarana ini terkait renovasi dan perbaikan kantor KPU di seluruh Indonesia, khususnya 514 KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kantor. Dia mengatakan, alokasi anggaran untuk sarana-prasarana termasuk IT baru Rp692 miliar atau hanya 17,21% dari kebutuhan yang diajukan KPU sebesar Rp4,02 triliun. KPU masih kekurangan Rp3,33 triliun.
"Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, nah untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen, termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui," ucap Yulianto.
Sementara, anggaran untuk pos tahapan pemilu, lanjut Yulianto, sudah tercukupi seperti pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan dan sosialisasi di Tahun 2022.
Meskipun demikian, KPU, kata Yulianto, berharap kembali dilakukan revisi anggaran Pemilu Serentak 2024 agar sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan KPU.
"Kami berharap ini ada revisi ya, sehingga kami, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, bisa optimal lagi," ucapnya.
