KPU tak ambil pusing dengan Luhut Pandjaitan soal anggaran Pemilu 2024 mahal

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, pihaknya tak mau ambil pusing dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan perihal anggaran Pemilu 2024 kemahalan. Ilham menjelaskan, anggaran yang diajukan KPU Rp76 triliun, bukan Rp110 triliun seperti yang diklaim Luhut. 

"Ya enggak apa-apa lah. Itu statement Pak Luhut saja lah. Memperhatikan apa yang disampaikan Pak Luhut, kondisi keuangan negara, dan sebagainya, tentu kami bisa saja men-takedown beberapa anggaran yang sudah kami usulkan," ujar Ilham dalam sebuah diskusi, Rabu (23/3).

Ilham menjelaskan, anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp76 triliun merupakan hasil rasionalisasi setelah masukan dari pemerintah dan DPR. Sebagian besar porsi anggaran Pemilu 2024 akan digunakan untuk membayar honor petugas ad hoc. KPU meningkatkan honor petugas dari Rp500.000 di 2019 menjadi Rp1 juta untuk 2024.

Menurut dia, anggaran Rp76 triliun itu masih bisa dirasionalisasi. Tidak menutup kemungkinan KPU akan memangkas anggaran pembangunan kantor KPU di berbagai daerah.

"Sarana-prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten/kota di provinsi, misalnya, yang kami anggaran, mungkin itu bisa di-takedown," ujar Ilham.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengatakan ada usulan penundaan pemilu dari masyarakat. Dia mengklaim hal itu terlihat dari big data yang dimiliki pemerintah.

Dia menyebut, salah satu alasan masyarakat ingin menunda pemilu adalah anggaran Pemilu 2024 yang kemahalan. Luhut menyebut KPU mengajukan Rp110 triliun untuk menyelenggarakan pemilu.