Dari kritik Jokowi hingga pose tiga jari: Ada apa dengan Ganjar? 

Calon presiden Ganjar Pranowo kian rutin mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti layaknya politikus dari parpol oposisi, Ganjar kerap menyampaikan kritik pedas terhadap berbagai aspek pemerintahan dan manuver politis dari Jokowi, rekan separtainya di PDI-Perjuangan (PDI-P). 

Dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11) lalu, misalnya, Ganjar sempat ditanya bagaimana cara membenahi persoalan-persoalan bidang hukum. Ia juga diminta memberikan skor bidang penegakan hukum di era Jokowi. Dari maksimal 10, Ganjar menyebut angka 5.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan, kalau kita melihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berantakan betul, MK (Mahkamah Konstitusi), orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya bagaimana? Ya, dengan kasus ini (skandal MK). Nilainya jeblok, (cuma) 5," ucap Ganjar.

Sekitar sepekan sebelumnya, saat jadi pembicara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Ganjar juga melontarkan kritik terhadap pembangunan perekonomian berbasis maritim era Jokowi. Menurut dia, pemerintahan Jokowi sepertinya tak benar-berniat mengembangkan sektor maritim. 

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya, tidak niat. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land based, continental based. Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat transportasi laut?" kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.  

Sikap oposan Ganjar juga tersirat dalam sebuah video diunggah di akun media sosial X, Senin (20/11) lalu. Berdurasi kurang dari 30 detik, video tersebut menampilkan Ganjar yang berpakaian serba hitam tengah berdiri di tengah-tengah pendukungnya. 

Sembari memegang mikrofon, Ganjar lantas mengangkat tangan kanannya ke atas dan membentuk pose tiga jari. Gesture itu diikuti para pendukungnya. Warganet mengidentikkan pose Ganjar serupa dengan three finger salute ala film "The Hunger Games." Di film itu, pose tiga jari ialah isyarat khusus yang dipakai kaum pemberontak. 

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai Ganjar sedang dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Jokowi kian jelas mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di lain sisi, PDI-P juga tak tegas terhadap Jokowi. 

Kritik terhadap hal-hal buruk pada pemerintahan Jokowi, kata Zaki, ialah jalan tengah yang bisa diambil Ganjar. Pasalnya, Ganjar sulit dipersepsikan sebagai penerus Jokowi, sedangkan "kursi oposisi" sudah terlebih dahulu diduduki oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

"Sebab itulah, beberapa hari ini Ganjar mulai aktif dengan kritik-kritik tajamnya, termasuk soal nilai penegakkan hukum era Jokowi yang rendah, hanya 5. Positioning mendukung, tapi kritis ini ternyata bermasalah, dimentahkan oleh Puan Maharani sendiri," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (24/11).

Sebelumnya, Puan selaku Ketua DPP PDI-P, menyebut bakal mengevaluasi narasi berbau kritik Ganjar ke pemerintahan Jokowi. Puan berdalih evaluasi untuk merespons penurunan elektabilitas Ganjar dalam sejumlah sejumlah survei. Ia juga menyebut Ganjar mengkritik pemerintah atas inisiatifnya sendiri. 

"Puan juga terus bermanuver sendiri yang sering tidak sinkron dengan tema besar yang coba dibangun Ganjar. Banyak yang dengan sinis membaca manuver Puan sebagai usaha menyiapkan sekoci penyelamat untuk nasib politiknya pasca-Pilpres 2024 yang terlihat suram," kata Zaki.

Zaki menyebut kepemimpinan PDI-P kalang-kabut dan tidak efektif dalam menghadapi Pilpres 2024. Menurut dia, ketigaktegasan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu penyebabnya. Meski berbeda pilihan politik di Pilpres 2024, PDI-P hingga kini tak memberikan sanksi kepada Jokowi. 

"Semuanya menjadi gamang. Kepemimpinan tidak ada. PDI-P dan Ganjar kesulitan membangun strategis yang efektif dan sinergis. Akhirnya, pertengkaran yang muncul. Manuver (Sekjen PDI-P) Hasto (Kristiyanto) yang terus merengek, merasa dizalimi dan terus ditekan penguasa justru di-counter Ganjar sendiri dan sejumlah pimpinan PDI-P di daerah. Cara itu dianggap merendahkan martabat PDI-P," tutur Zaki. 

Menurut Zaki, Ganjar dan PDI-P sebaiknya memantapkan sikap, apakah ingin mengambil peran sebagai oposisi atau tidak. Ketidakkompakan di level elite, kata dia, potensial mempengaruhi kesolidan kader-kader di akar rumput. Apalagi, kelompok relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran terus melakukan penetrasi ke lumbung-lumbung suara PDI-P. 

"Sementara, dari DPP sendiri tidak ada arahan bagaimana cara membendungnya. Justru DPP dan Mbak Puan seperti memberi angin bagi Jokowi mengobrak abrik basis-basis PDI-P. Diperlukan sikap dan kepemimpinan yang tegas, tidak abu-abu dari DPP PDI-P," kata Zaki.

Berisiko 

Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai Ganjar sedang berupaya untuk memperjelas posisinya pada kontestasi Pilpres 2024. Ia tak sepakat jika Ganjar disebut bakal sepenuhnya mengambil sikap oposisi. 

Berkaca pada dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud, menurut Ardha, banyak program-program Ganjar-Mahfud yang didesain untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Salah satu contoh yang sering diungkap adalah mengenai keberlanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang memang sudah menjadi undang-undang. Memang kritik yang dilontarkan terbilang keras di bidang penegakan hukum," kata Ardha kepada Alinea.id. 

Perubahan sikap Ganjar yang kini terkesan oposan, menurut Ardha, merupakan risiko yang harus diambil untuk mendongkrak elektabilitasnya di Pipres 2024. Ia meyakini manuver itu bakal berdampak secara elektoral jika dibingkai secara apik untuk mendekati pemilih. 

"Kembali kepada sikap kritis Ganjar, menurut saya, penurunan elektabilitas yang terjadi terbilang wajar. Dalam artian, seperti yang terjadi pada April lalu, naik turunnya elektabilitas masih terbilang dinamis sampai saat ini," kata dia. 

Mei lalu, saat masih kerap unggul di papan survei berbagai lembaga, elektabilitas Ganjar sempat tergerus. Seiring arahan PDI-P, Ganjar ketika itu menolak kehadiran timnas Isreal pada gelaran Piala Dunia U-20 yang sempat direncanakan dihelat di Indonesia. 

Penolakan itu berbuntut panjang. April 2023, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Ganjar pun dihujat warganet. Sentimen negatif itu, sebagaimana direkam survei Litbang Kompas, menurunkan elektabilitas Ganjar. 

"Di masa kampanye mendatang, ketika masing-masing paslon sudah saling menyampaikan gagasannya di masyarakat, saya pikir akan lebih terlihat bagaimana dinamika elektoral yang terjadi, akan semakin mengerucut," kata Ardha.