Kritik kepada Bamsoet berdatangan usai usulkan penundaan Pemilu 2024

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menduga pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet agar penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang sebagai bentuk dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," ujar Kamhar kepada wartawan, Jumat (9/12).

Sebagai informasi, Bamsoet dalam sebuah pernyataan di podcast menyampaikan alasan agar Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Salah satunya ialah Pemilu 2024 berpotensi memanaskan suhu politik nasional.

Menurut Kamhar, apa yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu lebih tepat dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu. Sebab, pada saat itu seluruh fraksi partai politik di Komisi II DPR berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023

Namun, kata dia, pemerintah yang meminta agar pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.

"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," tutur Kamhar.

Dengan demikian, tegas Kamhar, ketika Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, hal itu menjadi anakronisme atau tak relevan. Apalagi wacana penundaan pemilu, menurutnya lebih tak relevan lagi.

"Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet jangan pernah berniat apalagi bertindak menghianati rakyat," ucapnya.

Senada, politikus PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Bamsoet tidak tepat. Mengingat, semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja.

"Pernyaataan ini tidak bijak. Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya," tutur Mardani di akun Twitternya, seperti dikutip Alinea.id, Jumat (9/12).