Scroll ke atas untuk melanjutkan

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Ketua Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Burhanudin Muhtadi, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, menyampaikan panda

Politik

Senin, 05 Agustus 2019 17:09

Kubu oposisi dinilai wajib dijatah kursi pimpinan MPR

Jangan sampai ada kekuatan politik yang tidak terwakili dalam komposisi pimpinan MPR RI.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun berharap komposisi kursi pimpinan MPR didesain untuk mengakomodasi kubu oposisi. Menurut Refly, kader dari kubu oposisi harus diikutsertakan sebagai pimpinan MPR untuk mencegah ada kekuatan politik yang tidak terwakili.

"Tidak bisa (kursi pimpinan MPR) menggambarkan hanya satu mainstream partai politik saja. Harus ada dua-duanya. Misalnya, ada salah satu pimpinan dari kubu Jokowi, ya kubu Prabowo harus diajak juga. DPD juga diajak," ujar Refly kepada Alinea.id di kawasan Jakarta Selatan, Senin (5/8)

Merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi tujuh Wakil Ketua MPR. Namun demikian, saat ini bergulir wacana jumlah kursi pimpinan MPR bakal 'disunat'.

Meskipun berkurang, menurut Refly, komposisi yang mengakomodasi semua kubu masih bisa direalisasikan. "Setelah unsur terwakili semua, termasuk DPD, maka dipilihlah ketuanya. Pilih yang vote yang terbanyak. Siapa yang kepilih paling banyak, ya sudah jadi ketua dan yang lain wakil-wakil ketua," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, ketua fraksi Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa berharap pimpinan MPR tidak dipilih lewat format paket. Menurut dia, semangat musyawarah harus dikedepankan dalam pemilihan kursi pimpinan MPR.

"Harapan kami bukan melalui mekanisme vote, antara paket A dan Paket B. Saya tidak setuju. Harus musyawarah. Serahkan ke pimpinan partai dan saya tidak ingin memberikan dia beban karena belum tentu partainya cocok komposisinya. Orangnya juga belum tentu cocok," ujar dia.

Agun mengatakan, karakteristik pimpinan MPR harus berbeda dengan DPR yang cenderung mengendepankan kepentingan politik partai-partai penghuni Senayan. Menurut dia, kepemimpinan MPR harus melambangkan semangat kebangsaan.

"MPR itu rumah bersama yang nuansa kebangsaannya itu harus mengemuka, (dari sisi) etika, tata krama, sopan santun. Itu harus mengemuka. Jadi, lebih ke pada semangat kebangsaan yang lebih mengedepankan keseragaman, musyawarah dan mufakat. Bukan lagi bargaining-bargaining kepentingan. Tapi, tentang pucuk ide ideologi Pancasila," tuturnya.