Kursi menteri dari aktivis 1998 dan anak muda untuk siapa?

Setelah melalui proses panjang, dari pemilu hingga sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon presidan dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

Kursi menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pun diperbincangkan publik. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sempat menyinggung perihal asal kalangan menteri yang akan membantunya kelak.

Aktivis 98 jadi menteri

Salah satunya, saat acara halalbihalal dengan sejumlah aktivis 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6), Jokowi mengatakan akan ada jatah menteri bagi aktivis 1998. Sebab, menurut dia, pascareformasi belum pernah ada aktivis 1998 yang jadi menteri.

Pada masa Orde Baru, menteri dari aktivis 1966 yang menumbangkan pemerintahan Sukarno pun ada. Perwakilan aktivis 1966 yang menjadi menteri, yakni Akbar Tandjung anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (1988-1993), Menteri Perumahan Rakyat (1993-1998), dan Menteri Perumahan dan Permukiman (1998).

Kemudian, ada Abdul Gafur yang jadi Menteri Muda urusan Pemuda (1978-1983) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (1983-1988); dan Cosmas Batubara yang jadi Menteri Perumahan Rakyat (1978-1988) dan Menteri Tenaga Kerja (1988-1993).

Menyinggung wacana aktivis 1998 yang menjadi calon menteri, salah seorang eksponen aktivis 1998 Julianto Hendro Cahyono mendukung koleganya Adian Yunus Yusak Napitupulu. Namun, hal itu ia serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Kami aktivis 98 tidak pernah mengusulkan (nama calon menteri)," ujar Julianto saat dihubungi Alinea.id, Selasa (9/7).

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Mahendra Sinulingga, juga menyinggung nama Adian Napitupulu, yang juga politikus PDI Perjuangan. Arya menggarisbahawi, kursi menteri dari aktivis 1998 sebaiknya bukan dari partai politik oposisi.

"Yang pasti (menteri dari aktivis 1998) berperan juga dalam perjuangan memenangkan Pak Jokowi. Sudah pastilah, yang berkeringat juga," tutur Arya saat dihubungi, Selasa (9/7).

Akan tetapi, Arya menuturkan, urusan kursi menteri merupakan hak preogratif presiden. Di tataran koalisi pun belum ada pembahasan.

Sementara itu, juru bicara Aktivis 98 Jabar Eko Arif Nugroho menerangkan, pada 1998 berbagai kelompok berjuang bersama meruntuhkan rezim Orde Baru. Sehingga, kata dia, ada banyak perkumpulan yang berisi elemen aktivis 1998.

Dari situasi seperti itu, kata Eko, lazim terjadi setiap perkumpulan aktivis 1998 mengusulkan nama untuk menteri yang berbeda. Mewakili Aktivis 98 Jabar, Eko mengusulkan nama akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, pengusaha Furqan AMC, dan staf khusus wakil presiden terpilih Rianto Adi Soemarno masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan Jokow-Ma’ruf.

“Tiga nama dari unsur profesional itu layak dan memiliki potensi yang mampu membantu pemerintah Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ke depan,” ujar Eko saat dihubungi, Selasa (9/7).

Di sisi lain, Muradi enggan berkomentar ketika namanya disinggung untuk diusulkan seabgai menteri oleh Aktivis 98 Jabar.

Namun, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Unpad ini tak menampik, unsur profesional juga dimasukkan dalam pembagian kursi menteri, selain dari partai politik. Bisa pula dikombinasikan.

“Ada partai yang meng-endorse kalangan profesional. Contohnya, dulu Susi Pudjiastuti dan menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) di-endorse PDI-P, sehingga jatah kursi PDI-P berkurang," tutur Muradi saat dihubungi, Kamis (11/7).

Peluang menteri milenial

Selain menyinggung jatah menteri untuk aktivis 1998, Jokowi pun mengemukakan, akan ada menteri muda di kabinetnya. Beberapa waktu lalu, presiden pernah mengungkap, bisa saja ada menteri usia 20-25 tahun, tetapi harus mengerti manajerial dan mampu mengeksekusi program-program.

Di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (12/7), Jokowi kembali melontarkan keinginannya merekrut anak muda ke jajaran menteri. Ia mempertimbangkan nama-nama anak muda dari kalangan profesional dan partai politik.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Soeharto, terminologi menteri muda bukan merujuk pada persoalan usia. Menteri muda merupakan sebutan posisi wakil menteri.

Menurut Riris Katharina di dalam tulisannya “Posisi Wakil Menteri dan Implikasinya terhadap Birokrasi di Indonesia” yang terbit di Jurnal Politica Volume 2, Nomor 2, 2011, dalam sejarah Kabinet Sjahrir, posisi menteri muda di Kementerian Dalam Negeri pernah dijabat Mr. Harmani.

“Setelah Orde Baru tumbang, posisi wamen tidak pernah disinggung, maka pada tahun 2008 posisi wamen kembali didengar oleh publik,” tulis Riris.

Merujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, wakil menteri merupakan pejabat karier kementerian dengan beban penanganan khusus, dan terlepas dari anggota kabinet.

Menurut Arya Mahendra Sinulingga, dari segi usia, menteri muda bisa berusia 25 tahun hingga kurang dari 40 tahun. Arya menilai, menteri muda lebih cocok memegang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

"Yang pasti, bisa mengikuti perkembangan revolusi Industri 4.0," ujar Arya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Perindo bidang Komunikasi dan Media Massa ini, secara pribadi mengusulkan nama politikus Partai Perindo sekaligus anak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Herliani Tanoesoedibjo, menjadi menteri dari kalangan anak muda.

Sementara itu, meski tergabung dalam koalisi dan punya citra kuat sebagai partainya anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku tahu diri untuk tak mencalonkan nama. Hal itu diungkapkan juru bicara PSI Dara Adinda Nasution.

Dara mengatakan, partainya tak mengajukan satu nama pun karena berkaca pada perolehan suara Pemilu 2019. Padahal, nama salah seorang kadernya, yakni Tsamara Amany Alatas digadang-gadang menjadi calon menteri muda di kabinet Jokowi.

"Kami merasa kok kayaknya enggak pantas gitu merongrong atau minta jabatan ke Pak Jokowi. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi saja," ujar Dara saat dihubungi, Kamis (11/7).

Namun, Dara memberikan masukan sosok menteri muda yang nantinya bakal membantu Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Ia mengatakan, selain rekam jejak, kapabilitas, dan kemampuan memimpin, kecocokan perlu jadi pertimbangan.

Yang lebih penting, kata dia, menteri muda bisa menjadi wujud regenerasi politik, dan membantah anggapan publik kalau anak muda belum bisa apa-apa.

"Kalau misalnya dia memang bagus dari kalangan profesional, mengapa enggak?” tutur Dara.

Muradi merespons positif terkait wacana menteri muda. Selain regenerasi, menurut Muradi, periode kedua pemerintahan Jokowi sudah seharusnya melapangkan jalan untuk generasi milenial.

Selain agar dapat menyerap pengalaman, sebagai menteri muda—atau bisa jadi wakil menteri—anak muda diharapkan bisa membuka komunikasi politik dengan seniornya.

“Jika ada menteri dari kalangan anak muda, maka tidak ada gap generasi dengan yang lebih senior,” ujar Muradi.

Muradi mengatakan, anak muda punya potensi dalam bidang kewirausahaan. Maka, senada dengan Arya, Muradi sepakat menteri muda ditaruh di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Tak menutup kemungkinan pula di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri,” kata Muradi.

Jangan asal-asalan

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun—yang akrab disapa Ubed—mengatakan bahwa jabatan menteri dari kalangan anak muda dan aktivis 1998 memungkinkan untuk menempati Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Infomatika, dan Kementerian Pariwisata.

Namun, Ubed mengingatkan, memilih menteri bukan sekadar dilihat dari latar belakang historis belaka, tetapi perlu dipertimbangkan kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Seorang menteri, kata Ubed, jangan sekadar mementingkan pola transaksional pragmatis saja, tetapi harus pula memikirkan kapasitas kepemimpinan, aksesibilitas atau penerimaan publik, dan kepakaran dalam menangani permasalahan kementerian yang menjadi tanggung jawabnya.

"Jangan sekadar keren-kerenan banyak menteri millenial. Ini mimpin negara, bukan ormas, bukan partai. Ini urusannya negara, urusan 260 juta orang," ujar Ubed saat dihubungi, Kamis (11/7).

Ubed yang juga aktivis 1998 ini mengemukakan, tak bijak bila pencalonan menteri hanya bermodal aktivis, tanpa kemampuan manajerial yang ciamik. Terkait menteri dari kalangan anak muda, Ubed berharap, Presiden Jokowi tak terjebak kepentingan kelompok yang terkesan bagi-bagi kue kekuasaan belaka. Kemudian dikemas dalam embel-embel menteri milenial.

"(Menteri muda) bisa jadi tak ada gunanya, jadi simbolik semata. Kerjanya bisa bermasalah," tutur Ubed.

Ubed mengingatkan, di dalam birokrasi kementerian, ada pejabat yang sudah berkarier sekian tahun. Ia khawatir, terjadi guncangan psikologis menteri milenial ketika berhubungan dengan pejabat direktorat jenderal, yang sudah menggapai posisi selama bertahun-tahun.

"Tiba-tiba datang millenial mengatur-ngatur. Itu akan memicu persoalan psikologis yang harus diantisipasi. Perlu kematangan. Jangan asal sekadar millenial," ujar Ubed.

Menurut Ubed, mestinya karier politik seseorang dilalui berjenjang. Bukan tiba-tiba langsung lompat jadi menteri, tanpa rekam jejak apa pun di ranah eksekutif. Ubed pun menilai, meski sama-sama aktivis 1998 dan koleganya saat menumbangkan rezim Soeharto, Adian Napitupulu dan Muradi tak cocok jadi menteri.

"Saya tahu dia sejak mahasiswa. Saya dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ). Dia (Adian Napitupulu) dari Forum Kota (Forkot). Jadi, saya tahu watak personalnya. Dia lebih cocok jadi politikus di parlemen, bukan di eksekutif," ucapnya.