Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu menilai laporan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan yang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebagai sebuah sirkus lawak. Masinton dilaporkan ke MKD soal kritiknya terhadap Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan sebutan 'brutus Istana'.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mempertanyakan legal standing pelaporan RIB. "Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standingnya melaporkan?," ujar Masinton kepada wartawan, Selasa (19/4).
Masinton justru menantang pelapor untuk membawa big data yang dimaksud Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, hal itu merupakan bentuk transparansi informasi ke publik.
"Itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," ujarnya.
Dia menilai miris di era demokrasi saat ini masih ada yang menggunakan cara-cara otoritarian dan antikritik. Menurutnya, kebohongan tidak bisa ditutupi dengan mobilisasi sentimen SARA, tekanan atau pelaporan, alih-alih memberikan pertanggungjawaban atas klaim 110 juta big data.
"Rakyat menunggu transparansi dan pertanggung jawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," pungkas Masinton.
Masinto dilaporkan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) ke MKD pada Senin (18/4). Koordinator RIB Risman Hasibuan menyebut, pihaknya melaporkan Masinton ke MKD karena melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam laporannya ke MKD, pihaknya mempersoalkan pernyataan Masinton yang menyebut Luhut sebagai brutus Istana. Pernyataan itu, kata Risman, disampaikan Masinton dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional.
Masinton juga menyebut Luhut sebagai dalang dari wacana presiden tiga periode. "Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal brutus, brutus apa, kan dia harus punya bukti juga brutus yang disampaikan itu apa penafsiran brutus-nya," kata Risman.
"Apalagi dia (Masinton) menyampaikan dia (LBP) adalah dalang ide Jokowi tiga periode. Padahal, itu kan dia mendengar aspirasi di bawah dan dalam hal ini disampaikan kepada Pak Presiden," sambung dia.
Risman mengatakan memahami posisi Masinton sebagai anggota DPR yang memiliki hak untuk mengkritisi pemerintah. Namun, kritik Masinton dinilainya tidak beretika.
Dia menyebut, kritik yang diiutarakan Masinton sangat tidak sopan dan di luar azas kepatutan sebagai anggota dewan. Padahal, kata Risman, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.