Mahfud MD ikut dorong PPP islah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyarankan agar PPP segera islah. Pasalnya sudah tak ada lagi status hukum yang diperebutkan.

Pemerintah kata Mahfud, lebih mengakui PPP pimpinan Suharso Monoarfa ketimbang PPP pimpinan Humphrey Djemat, lantaran sah secara hukum.

"Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang direbut. Sudah selesai, PPP ini yang punya, lainnya itu dianggap tidak ada oleh hukum. Jadi sebaiknya islah dan saya kira sudah selesai masalah itu," ujarnya usai membuka Mukernas PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (14/12).

Menurut Mahfud, ketimbang menghabiskan tenaga untuk berkonflik, PPP lebih baik rujuk . Sebab bila dipaksakan akan percuma. Keputusan hukum telah menyatakan PPP pimpinan Suharso yang sah.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengamini pernyataan tersebut. Pria yang akrab disapa Awiek ini melihat, sudah sepatutnya PPP islah. Pasalnya, tantangan politik ke depan bakal semakin berat.

"Tantangan politik PPP ke depan itu semakin keras. Saya kira bila PPP tidak berbenah diri, maka PPP siap-siap disisihkan," ujarnya.

Ia pun berharap, islah segera dilakukan. Bila PPP ingin come back di Pemilu 2024, konflik harus segera dihentikan. Dengan begitu PPP tidak makin terperosok dalam. Minimal meraih perolehan suara seperti Pemilu 2014. 

"Harapan kami lima tahun ke depan tidak ada konflik internal yang mengakibatkan PPP semakin hancur. Kami harapkan PPP bisa come back di 2024. PPP kembali berjaya," ujarnya.

Suara senada juga disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan sudah membuka pintu bagi PPP versi Muktamar Jakarta untuk bergabung. Konflik yang hampir berlangsung empat tahun ini bakal segera diselesaikan lewat Muktamar PPP.

Namun ia menekankan, yang dimaksud bukanlah versi Muktamar Jakarta.
"Tetapi Muktamar PPP kami seperti yang disebut pak Mahfud. Sebab yang sekarang punya legalitas PPP pak Suharso dan saya," ujarnya.