Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui Indonesia mengalami tantangan demokrasi dalam pemilu. Salah satunya adalah biaya politik yang semakin tinggi.
Mahfud mengatakan, dalam sekali pemilu, penyelenggara harus merogoh jumlah yang besar. Persisnya, bisa mencapai Rp106 triliun.
“Sekarang ini politik kita berbiaya tinggi. Saudara bayangkan kalau pemilu sekali pemilu saja biaya pemilu untuk pemilu presiden (atau) legislatif misalnya Rp106 triliun,” kata Mahfud, di UGM, Jumat (6/10).
Mahfud menyebut, jumlah tersebut belum termasuk dari para calon. Setiap kontestan harus memastikan untuk mendapatkan dananya sendiri.
Pencarian dana itu kadang melibatkan sponsor atau bahkan ‘cari amplop’. Ia menduga, pendanaan yang dibutuhkan juga harus merogoh kocek yang dalam.
"Cari amplop, cari apa, cari pendukung, cari sponsor, itu sendiri-sendiri. Banyak sekali itu biayanya," ujarnya.
Tantangan demokrasi lainnya yaitu masih kuatnya pengaruh kelompok kepentingan yang mengambil keputusan publik. Kemudian politik identitas juga jadi tantangan demokrasi. Selain itu, tantangan lainnya yaitu demokrasi yang manipulatif yang mencederai hak orang lain atau melanggar konstitusi.
Kuliah umum ini digelar di Ruang Bulaksumur, University Club UGM Jumat (6/10). Hadir sebagai moderator dalam kuliah umum ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM, Arie Sujito.
Saat menjadi pembicara Mahfud MD menyampaikan tentang tantangan pembangunan demokratisasi di Indonesia. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah tingginya biaya politik.