Mahfud sebut purnawirawan TNI-Polri di politik jadi momok netralitas Korps Bhayangkara

Menkopolhukam RI Mahfud MD memandang keikutsertaan purnawirawan TNI-Polri dapat menjadi momok bagi netralitas aparat. Netralitas tentunya diperlukan karena TNI-Polri diberikan mandat untuk menjaga Pemilu 2024.

Mahfud mengatakan, netralitas keduanya sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.

“Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri,” kata Mahfud dalam Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).

Ia mengingatkan, seluruh bangsa Indonesia menginginkan Pemilu berjalan dengan bermartabat dan damai. Untuk itu, dia menekankan khususnya kepada seluruh anggota Polri baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus menjaga netralitas dan meningkatkan sinergitas antara penyelenggara pemilu, ASN, dan TNI.

“Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atau korsidal penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, misinformasi, mal informasi atau hoaks terutama di media sosial,” ujarnya.

Polri juga harus mengawal penegakan hukum sesuai dengan jalur dan kelembagaan yang sudah disediakan, terutama menjaga dan mengawal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu. Sebab, penanganannya mesti dianggap final dan prosesnya tidak boleh main-main.

“Harapan saya pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi ajang regenerasi pemimpin bangsa. Untuk itu marilah kita semua menyebarkan informasi Pemilu damai untuk menciptakan kedamaian demi masa depan kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ucap Mahfud.