Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri berulang kali menyebut nama Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) PDI-P ke-52 di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). Pada salah satu momen pidato, Mega menyinggung jasa Prabowo dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden RI pertama," kata Megawati di hadapan para kader PDI-P.
Tap MPRS tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno dicabut MPR sekira beberapa bulan lalu. Dalam Tap MPRS itu, Sukarno, ayahanda Mega, dianggap berkhianat terhadap negara sehingga dicopot dari jabatannya sebagai presiden.
Mega juga membantah isu yang menyebutkan bahwa dirinya bermusuhan dengan Prabowo yang juga berstatus Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Mega, hubungannya dengan Prabowo sudah terjalin lama. Mega mengklaim tidak ada konflik antara dia dan Prabowo.
"Media mikir, 'Saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak?' Enggak, kok. Tetapi, saya bilang (ke Prabowo), 'Mas, kita kan boleh dong, saya ketum, kamu ketum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya?' Sebagai ketum, pasti perasaan kita sama," kata Mega.
Secara tersirat, Mega menyinggung persoalan hukum yang saat ini tengah menempa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai pernyataan Mega yang membantah adanya permusuhan dengan Prabowo meningindikasikan upaya rekonsiliasi. Apalagi, Mega terang-terangan menyinggung jasa Prabowo dalam memulihkan nama baik Sukarno.
"Sebelumnya, Prabowo juga telah mengirim sinyal positif dengan meminta RK-Suswono mencabut gugatan ke Pramono dan Rano. Tujuannya untuk mendinginkan suasana. Jangan sampai ada perseteruan dengan Bu Mega dan PDI-P. Jadi, kedua belah pihak saling bersambut memberi tanda-tanda perbaikan hubungan," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (10/1).
PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI, sedangkan Gerindra dan semua parpol penghuni DPRD DKI mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RK-Suswono). Hitungan KPU menunjukkan Pramono-Rano memenangi Pilgub DKI. RK-Suswono sempat hendak menggugat keputusan KPU tersebut ke MK.
Dalam pidatonya, menurut Zaki, Mega juga tengah menitipkan pesan agar kader-kader PDI-P tak diganggu persoalan hukum. Secara khusus, Mega ingin agar kasus dugaan suap yang menyeret Hasto "dibantu" diselesaikan oleh Prabowo.
"Internal PDI-P sendiri banyak meyakini ada faktor Jokowi di balik munculnya kembali kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Ini bukan manuver Prabowo. Jadi, kesan terhadap Prabowo masih baik. Apalagi Prabowo juga menjaga diri untuk tidak secara frontal menyerang Bu Mega dan PDI-P," kata Zaki.
Jika Mega-Prabowo kian mesra, Zaki menilai bukan tidak mungkin kerja sama politik antara PDI-P dan pemerintahan terbangun. Secara politis, Prabowo butuh PDI-P yang notabene ialah parpol pemenang Pileg 2024. Imbasnya, pengaruh Jokowi di pemerintahan akan terus tergerus.
"Dari pertimbangan politik pragmatis, merangkul PDI-P sebagai partai terbesar lebih memberikan benefit jangka panjang bagi Prabowo. Sekurangnya, ada jaminan dukungan kuat di parlemen. Ini yang tidak dimiliki Jokowi yang tidak punya partai politik," kata Zaki.
Senada, analis politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menilai pidato Mega di HUT PDI-P yang sarat puja-puji terhadap Prabowo merupakan penegasan bahwa kedua tokoh politik itu tak pernah berkonflik.
"Lebih merupakan penegasan hubungan baik antara mereka berdua mengingat rekonsiliasi artinya ada sesuatu persengketaan politik yang harus diperbaiki, sementara hubungan Mega dan Prabowo atau PDI Perjuangan dan Gerindra itu tidak ada keretakan yang membutuhkan rekonsiliasi," kata Airlangga kepada Alinea.id.
Airlangga menilai Mega tengah membuka pintu komunikasi untuk menjalin kerja sama politik dengan Prabowo dan parpol koalisi pendukung pemerintahan. Apalagi, Mega sudah sejak lama dijadwalkan untuk bertemu Prabowo.
Relasi antara Mega dan Prabowo, lanjut Airlangga, berdampak pada pengaruh Jokowi di lingkaran kekuasaan. Bukan tidak mungkin terjadi kocok ulang koalisi yang berujung pada peminggiran pengaruh politik Jokowi.
"Tentu konsekuensinya adalah, di tengah desakan publik yang kuat untuk menghentikan pengaruh Jokowi pada orbit kekuasaan, proses ini akan mengocok ulang pola aliansi yang lebih memberi peran yang kuat kepada Megawati dalam bargaining position dengan Prabowo," kata Airlangga.
