Kontroversi pagar laut di Kabupaten Tangerang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Meski tak secara langsung, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih seolah mengaitkan eksistensi pagar laut dan sertifikat-sertifikat bermasalah di ruang laut dengan eranya Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten terbit pada 2023 atau pada era Jokowi.
"Iya, (terbitnya tahun) 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Menurut BHUMI, situs informasi spasial yang dikelola Kementerian ATR, ada sekitar 537,5 hektare lahan di pesisir Tangerang yang masuk dalam SHGB dan SHM. Mayoritas lahan, tepatnya 254 bidang lahan, dikuasai oleh dua perusahaan, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti.
Pada data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, kedua perusahaan itu, baik secara langsung atau pun tidak langsung, berada di bawah payung Agung Sedayu Group, kelompok perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.
Bersama Salim Group, Agung Sedayu Group tengah mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang lokasinya persis bersebelahan dengan titik awal pagar laut. Tak jauh dari pagar laut, Agung Sedayu Group tengah merencanakan pembangunan PIK Tropical Coastland.
Proyek itu masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sejak Maret 2024. Ketika itu, muncul dugaan Jokowi memasukan PIK Tropical Coastland dalam daftar PSN sebagai balas jasa atas investasi Aguan di ibu kota Nusantara
Menteri-menteri Prabowo lainnya juga bereaksi keras. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut SHGB dan SHM di pesisir Tangerang ilegal. Menggandeng TNI, Trenggono bahkan terjun langsung membongkar pagar laut kontroversial itu.
Tak hanya Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga turut terjun menginvestigasi kasus itu. Selama beberapa hari, Nusron ke Tangerang untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga membangun pagar laut serta menerbitkan SHGB-SHM bermasalah itu.
Direktur Citra Institute, Yusak Farhan menilai kontroversi pagar laut di pesisir Tangerang tak bisa dilepaskan dari dimensi politik. Sikap kabinet Prabowo terhadap eksistensi pagar laut dan SHGB-SHM bermasalah milik Aguan dan kawan-kawan mengindikasikan jarak antara Prabowo dan Jokowi.
"Secara politik, sikap Prabowo bisa diterjemahkan sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Jokowi yang lebih pro terhadap oligarki sembilan naga," kata Yusak kepada Alinea.id, Jumat (24/1).
Sembilan naga adalah istilah yang disematkan publik untuk sekelompok pengusaha keturunan Tionghoa yang berpengaruh di Indonesia. Aguan disebut-sebut masuk dalam daftar anggota sembilan naga.
Yusak menilai Prabowo tampaknya sudah mulai ancang-ancang melepaskan diri dari bayang- bayang Jokowi. Pemerintahan Prabowo ogah mendapat limpahan persoalan-persoalan publik yang merupakan peninggalan pemerintahan Jokowi.
"Jadi, Prabowo pelan-pelan ingin menjadi dirinya sendiri yang tidak lagi bergantung dan berada di bawah ketiak Jokowi. Saya kira sikap Presiden Prabowo sangat jelas terkait pagar laut di Tangerang. Intinya negara tidak boleh kalah dengan oligarki yang ingin menguasai wilayah NKRI dengan cara culas dan curang," kata Yusak.
Jokowi dianggap berjasa dalam memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Meskipun berstatus sebagai kader PDI-Perjuangan, Jokowi terang-terangan mendukung Prabowo setelah mantan Danjen Kopassus itu menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya di Pilpres 2024.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menilai perkara pagar laut di perairan Tangerang bisa dimaknai sebagai upaya mendegradasi citra Jokowi oleh anak-anak buah Prabowo di pemerintahan. Namun, manuver itu bisa jadi bumerang. Pasalnya, sejak awal pemerintahan Prabowo menyatakan merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi.
"Seharusnya dari awal apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabinet era Jokowi itu menjadi agenda evaluasi juga oleh Kabinet Merah Putih sehingga tidak kemudian sifatnya reaktif. Karena pada akhirnya orang tidak lagi melihat masa lalu. Tetapi, orang melihatnya kasus muncul pada saat ini muncul pada era Prabowo," kata Bakir kepada Alinea.id.
Bakir menilai sikap ambivalen Prabowo tampak terlihat dari jajarannya yang bimbang mengenai keberadaan pagar laut di perairan Tangerang. Meskipun ramai diperbincangkan publik, pemerintahan Prabowo sempat terkesan bungkam terkait pemilik pagar laut itu.
Prabowo baru menginstruksikan pembongkaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut setelah tekanan publik semakin keras. Ada kesan pemerintahan Prabowo tak mau tercoreng warisan buruk era pemerintahan Jokowi.
"Karena itu, ke depannya, kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu semestinya menjadi evaluasi di masing-masing kementerian untuk kemudian ditindaklanjuti sehingga tidak mengesankan adanya langkah yang reaktif. Tetapi, betul-betul merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian," kata Bakir.
