Anggota DPR: Manuver kapal China jangan sampai ganggu target lifting minyak

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal China di kawasan Laut Natuna. Menurutnya, pemerintah harus menyikapi serius terhadap masalah ini, lantaran terkait kedaulatan bangsa dan negara.

"Kawasan ini masuk wilayah kerja migas di lepas pantai Indonesia. Kita tidak ingin manuver kapal China itu mengganggu upaya kita untuk meningkatkan lifting minyak menuju satu juta barel per hari di tahun 2030, baik melalui eksplorasi cadangan baru maupun eksploitasi, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas Blok Tuna ini," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Senin (30/8).

Mulyanto menegaskan, jangan sampai pemerintah lamban mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. Bila dibiarkan, kata dia, dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut.

"Pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas Blok Tuna ini," ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga kerja eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah kerja migas tersebut, sehingga berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, media energyvoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran Harbour Energy di Blok Tuna oleh kapal berbendera China. Disebutkan, insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut China Selatan (LCS).

Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di Blok Tuna dilakukan sejak Juli lalu oleh Premier Oil Tuna B.V.  Tahun 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna di perairan Natuna tersebut, yakni Zarubezhneft.

Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.

Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter. Blok ini sendiri memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia, karena terletak di perbatasan dengan Vietnam dan dekat dengan LCS yang kerap menjadi sengketa banyak negara sekitarnya.