PKS menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Belakangan, PKS ditinggal oleh Gerindra setelah Prabowo Subianto masuk kabinet.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan perwakilan partainya sempat dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung. Namun, secara tegas komitmen PKS tetap menolak bujukan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang kemarin ada undangan, tapi kami sampaikan dengan lembut, nanti saja pak," ujar Mardani saat ditemui usai mengisi diskusi media bertajuk DPR-RI Periode 2019-2024 antara Kritik dan Harapan di The Indonesia Institute, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Menurutnya, saat itu yang dipanggil adalah Presiden PKS Sohibul Iman. Namun, ajakan itu ditolak oleh PKS lantaran khawatir dianggap bakal merapat ke pemerintah.
"Pernyataan pertama pak Sohibul Iman, saat itu, tahun 2015, maaf pak Jokowi, kami izin tetap di luar pemerintahan, kami akan kritis dan konstruktif," katanya.
Dia menegaskan, bila partainya dipanggil kembali saat ini, PKS akan tetap bersikap yang sama namun tak menolak untuk sekadar silaturahmi politik.
"Kalau sekarang kan sudah tidak ada pembahasan kabinet lagi, kami akan datang tapi nanti. Lihat waktunya belum tentu sekarang, kalau sudah tenang, kalau pak presiden sudah bekerja dengan bagus, silaturahmi politik bagus," tuturnya.
Selain Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) pun mengaku sempat diundang langsung oleh Presiden Jokowi ke Istana.
Undangan kepada PKS diberikan oleh Pratikno saat menjabat Mensesneg. Saat itu, HNW pun menyatakan sikap yang sama yakni menolak undangan tersebut.
Oposisi sendiri
PKS menjadi partai oposisi sendiri setelah ditinggal Partai Gerindra sebagai rekan koalisi lantaran Prabowo merapat ke Jokowi.
Mardani Ali Sera mengaku optimistis mendapatkan simpati masyarakat meski harus menjadi oposisi tunggal.
"Kalau kami sendiri, kami tetap saja menjalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis berat. Tetapi tadi, hukum sentimen publik sekarang menguat, ini juga boleh jadi ada blessing in disguise yakni etika opisisnya lemah, masyarakat sipilnya bangkit," ujar Mardani.
Menurutnya kondisi tersebut justru baik bagi keseimbangan pemerintahan ke depan. Sebab, hal itu dinilai dapat menambah keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat.
"Kami gembira kalau itu yang terjadi. Sehingga akan terjadi keseimbangan walaupun tidak di dalam sistem parlemen. Tetapi koordinasi atau sinergi dengan teman-teman civil society," katanya.
Meski demikian, Mardani menegaskan partainya tak serta merta memanfaatkan keadaan demi menarik lebih banyak suara untuk kepentingan partainya kelak.
"Sampai saat ini, kami fokusnya bagaimana menyehatkan demokrasi. Kami yakin kalau demokrasi sehat akan terpilih partai manapun yang terbaik sehingga negeri ini jadi lebih baik," ucapnya.
Di sisi lain, ia tetap menyatakan harapannya agar PKS tak maju sendirian sebagai oposisi.
"Kalau misal bisa tiga partai yang jadi oposisi tentu saya gembira sekali. Nah saya tidak berharap PKS sendirian, karena tiga partai jadi oposisi itu pun sudah cukup lumayan ketimbang satu. Karena biar bagaimana pun oposisi yang baik yang memang memiliki bukan cuma kekuatan konten tetapi juga kekuatan delivery-nya. Dan delivery itu minimal kalau jumlah voting nya kami agak gede, enak lah," tuturnya.
Namun, Mardani mengaku pihaknya belum menjalin komunikasi politik serius terkait pembentukan koalisisi oposisi tersebut.
"Pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan yang saya tahu, tidak tahu ya kalau ternyata pimpinan sudah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa partainya tidak akan memaksakan maupun membujuk partai lainnya untuk bergabung menjadi oposisi.
"Kami tidak pada posisi ingin mengajak. Karena mengajak oposisi itu bukan mengajak yang nyaman gitu loh. Jadi diserahkan kepada tiap partai mengambil keputusan. Yang jelas PKS, semua menegaskan kami oposisi yang kritis dan konstruktif," katanya.
