Megawati ingin pemerintahan Jokowi-Ma’ruf diisi kabinet zaken

Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginginkan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diisi dengan kabinet zaken, yakni jajaran yang diisi oleh kalangan ahli, bukan representasi dari partai politik.

“Ibu Mega mengusulkan zaken kabinet pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Karena itu, kader PDI Perjuangan yang hendak mengisi jabatan menteri perlu mengikuti kriteria zaken tersebut,” kata Eva di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7).

Eva mengungkapkan keinginan putri mantan Presiden Soekarno itu menanggapi riuhnya pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Rabu (24/7). Pasalnya, partai politik koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf khawatir jatah kursi menteri atau posisi lainnya akan berkurang dengan hadirnya Gerindra. 

"Kalau saat ini muncul hipotesis bahwa masuknya Partai Gerindra akan mengurangi jatah dari partai politik anggota koalisi, ya nanti dulu. Karena komposisi menteri kabinet saja belum dibicarakan, berapa dari partai dan untuk siapa?" kata Eva.

Eva mengingatkan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja agar tak perlu khawatir karena Partai Gerindra belum tentu masuk ke koalisi pendukung pemerintah. "Kalau saat ini muncul rumor yang menyebut adanya sinyal dari pertemuan Prabowo dan Megawati ini, sinyalnya belum tentu, tapi penjajakan harus dilakukan untuk mengurangi polarisasi di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat harus diberi pendidikan politik, bahwa kontestasi demokrasi itu tidak harus berdampak pada polarisasi yang permanen. Setelah pemilu selesai, maka dilakukan rekonsiliasi, mulai dari tingkat elite, kemudian diikuti oleh masyarakat.

Praktik rekonsiliasi ini, kata Eva, patut diapresiasi karena mekanisme rekonsiliasi khas Indonesia penuh simbolik. "Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Stasiun MRT, dilanjutkan makan siang bersama Ibu Mega, penuh pesan simbolik," kata Eva.

Sementara itu terkait koalisi, Eva mengatakan, sudah ada mekanismenya, yakni ketika presiden bertemu dengan seluruh ketua umum partai politik anggota koalisi. Di situlah kemudian dibicarakan soal komposisi, formasi, lalu portofolio. 

"Kira-kira berapa untuk parpol dan parpol yang mana, berapa untuk profesional?" kata Eva.

Karena itu, Eva mengingatkan agar semua partai politik anggota koalisi bersabar menunggu undangan dari presiden terpilih Joko Widodo guna membicarakan peluang-peluang di kabinet. Adapun PDI Perjuangan akan menunggu undangan dari Presiden Joko Widodo.

“Setelah partai apa dapat, baru kemudian partai menyiapkan kader terbaiknya,” tutur Eva. (Ant)