Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Selain menjadi anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan Presiden PKS Anis Matta setahun belakangan ini sedang fokus di organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), yang diinisiasinya setahun lalu. Ormas ini diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan politik baru.

“Idenya dulu yang kita sebarkan, nanti kita lihat respons publik. Berdasarkan respons publik itu tadi, baru kita bermetamorfosis menjadi gerakan politik selanjutnya. Sekarang saya masih terdaftar di anggota Majelis Syuro. Saya kira kalau nanti menjadi parpol otomatis saya keluar (dari PKS),” kata Anis usai menjadi pembicara diskusi Sikap Milenial Pasca Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Cikal-bakal Garbi bisa dirunut saat tercetus ide soal Arah Indonesia Baru (ABI) yang didiskusikan sejak Pemilu 2014. Ketika itu, Anis Matta masih menjabat sebagai Presiden PKS. Anis Matta, Mahfudz Abdurrahman, Fahri Hamzah, Sukamta, dan Jazuli Juwaini merupakan nama-nama pejabat teras PKS yang ikut terlibat membentuk gagasan ABI.

Kemudian, gagasan ABI diusung PKS. Namun, saat Anis digantikan Sohibul Iman pada 2015, konon gagasan ABI ditentang pimpinan PKS. Ide tersebut dituduh sebagai sebuah gerakan untuk mengkudeta pimpinan PKS.

Pada perjalanan selanjutnya, tepatnya September 2018, ABI menjadi ormas bernama Gerakan Arah Indonesia Baru (Garbi), yang punya kedudukan badan hukum di Makassar, Sulawesi Selatan.

Di dalam badan hukum itu, ormas tersebut didirikan Muhammad Yusuf Halid, Ahmad Baskam Muhammad, Mudzakkir Ali Djamil, Irwan, dan Budi Prasetya Dwi Putra. Ketua Umum Garbi dijabat Sutriyono. Nama Anis Matta sendiri tak ada di dalam struktur kepengurusan ormas. Namun, Anis menjadi salah satu tokoh penggerak Garbi.

Setelah itu, Garbi giat mendeklarasikan pengurus di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataannya, Garbi membuat “goncangan” terhadap PKS. Misalnya saja, pada Oktober 2018, sekitar 2.000 mantan pengurus dan kader PKS Provinsi Bali ramai-ramai mengundurkan diri dan mendeklarasikan Garbi.

Di dalam situs resminya, Garbi punya cita-cita mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di bidang ekonomi, teknologi, dan militer, dengan slogan Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan. Visi Garbi ialah menjadi wadah ide gerak anak bangsa yang akan berkontribusi mewujudkan kemajuan Indonesia sebagai kekuatan ke-5 dunia.

Tawarkan gagasan baru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah yang ikut pula menginisiasi Garbi mengatakan, Garbi akan menjadi partai politik. Walau begitu, ia belum bisa memastikan kapan waktunya ormas itu jadi partai politik. Ia mengaku, rencana metamorfosis ormas menjadi partai politik ini sudah mendapatkan restu dari jaringan Garbi di beberapa daerah.

“Disepakati dalam pembicaraan yang belum kita formalkan, sehingga hanya menunggu waktu kapan kita akan melakukan formalisasi terhadap pembentukan partai politik,” ujar Fahri saat dihubungi Alinea.id, Selasa (16/7).

Bila kelak menjadi partai politik, kata Fahri, yang paling baru dalam pergerakan Garbi adalah gagasan lintas batas ideologis. Selama ini, menurutnya, partai politik dibangun oleh kesamaan latar belakang historis, kesamaan ideologis, atau politik aliran.

“Sebaliknya, Garbi tidak dikekang dengan basis ideologis tersebut,” katanya.

Menurut Fahri, Garbi dibangun lewat kesamaan pikiran dan cara berjuang. Fahri yakin, dengan keunggulan tadi, Garbi akan bisa menggaet konstituen.

“Basis konstituensinya adalah seluruh pasar politik dan rakyat Indonesia yang berminat dengan cara berpikir yang ditawarkan partai baru ini,” ucap dia.

Menanggapi rencana Garbi menjadi partai politik, politikus PKS Ledia Hanifa Amaliah tak ambil pusing. Menurut Ledia, PKS tak bisa membatasi jika ada kadernya yang ingin membuat partai baru.

“Ya terserah Pak Fahri, dia kan punya mau sendiri. Enggak apa-apa, itu haknya dia,” kata Ledia Hanifah saat dihubungi, Rabu (17/7).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menampik bahwa kehadiran Garbi merupakan sebuah perlawanan terhadap PKS. Ia mengatakan, apa yang dilakukan Fahri dan Anis tak ada kaitannya dengan PKS.

“Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) itu saya menyebutnya orang penekun. Semua urusan dirapikan dari akarnya. Garbi tidak ada kaitannya dengan Pak Sohibul Iman atau dengan kebijakan PKS,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (17/7).

Ormas jadi partai politik

Secara administratif, mekanisme pendirian partai politik ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Pasal 3 undang-undang itu disebutkan, pendirian partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan melengkapi semua persyaratan, seperti akta notaris pendirian partai politik, nama, dan lambang.

Partai politik juga harus punya kepengurusan di setiap provinsi, paling tidak 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, serta paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, partai politik harus memiliki kantor tetap hingga pelaksanaan pemilu, dan punya rekening atas nama partai politik.

Segala persyaratan tersebut akan diverifikasi dalam waktu 45 hari oleh pihak Kemenkumham. Kemudian, akan diumumkan sebagai partai politik dalam jangka waktu 15 hari, usai proses verifikasi.

Meski segala persyaratan terkesan tak rumit, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah Putra mengingatkan, membangun partai politik bukan perkara mudah. Sebuah partai politik akan kesulitan untuk mencari ceruk konstituennya.

“Sekarang semua segmentasi sudah ada partainya,” kata Dedi ketika dihubungi, Rabu (17/7).

Oleh karena itu, Dedi mengatakan, Garbi perlu jeli memilih calon konstituen sebagai tulang punggung partai politik.

Di sisi lain, bila kelak menjadi partai politik, kemunculan Garbi mirip-mirip Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang sebelumnya juga hanya ormas.

Dedi melihat, Partai Nasdem piawai memanfaatkan kecenderungan anak muda dibandingkan Partai Perindo. Partai Perindo, menurut Dedi, malah kerap diasosiasikan dengan ketokohan seorang Hary Tanoesudibjo, yang dianggap tak merepresentasikan perwakilan mayoritas.

Belajar dari Partai Nasdem dan Partai Perindo, Dedi berharap, Garbi tak terjebak pada isu segementasi yang sempit.

“Garbi harus pandai memainkan politik bawah tanah, salah satunya tidak membangun identitas satu sisi sebagai masyarakat sasarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi melihat ada ceruk yang belum digarap maksimal oleh partai politik yang selama ini ada, yaitu konstituen berideologi pluralis-religius. Calon pemilih seperti ini, menurut Dedi, bisa menjadi sasaran tembak Garbi.

“Pluralis-religius masyarakat sasarnya berideologi lunak, berada di tengah antara nasionalis dan religius,” katanya.

Di samping itu, ada modal lain yang dianggap dapat menjadi penyokong kekuatan Garbi, yakni ketokohan Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut Dedi, mereka memiliki daya tarik dengan rekam jejang yang cukup baik.

“Tokoh tersebut cukup berpengaruh di internal PKS. Jadi, peluang besarnya justru mengambil sebagian kader PKS,” ujarnya.

Akan tetapi, latar belakang ideologis kedua tokoh itu, menurut Dedi juga akan bisa menjadi penghambat langkah Garbi. Fahri dan Anis, kata dia, melekat stigma sebagai mantan aktivis tarbiah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Andai tak dikelola dengan baik, Dedi khawatir stigma itu bisa menjalar dan membatasi konstituen yang mereka sasar.

“Boleh saja terkait dengan KAMMI, tapi sebisanya tidak menciptakan label politis pada gerakan mahasiswa tersebut,” katanya.