Tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melonjak signifikan. Survei Litbang Kompas yang dirilis baru-baru ini menunjukkan "elektabilitas" KPK mencapai 72,6% pada Januari 2025. Pada September 2024, tingkat kepercayaan publik pada lembaga anti rasuah itu hanya 60,9%.
Citra KPK di mata publik terbilang jauh lebih baik ketimbang lembaga penegak hukum lainnya. Tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung, misalnya, hanya sebesar 70%, dibuntuti Mahkamah Konstitusi (69,1%) dan Mahkamah Agung (69%). Polri di urutan paling buncit dengan tingkat kepercayaan sebesar 65,7%.
Survei Litbang Kompas juga merekam peningkatan apresiasi publik terhadap kinerja penegakan hukum. Pada Januari 2025, sebanyak 72,1% menganggap baik kinerja pemerintah di bidang hukum. Angka itu meningkat 14,7% jika dibandingkan dengan survei serupa pada September 2024.
Dari lima indikator yang diukur, dua aspek yang paling besar berkontribusi terhadap naiknya tingkat kepuasan masyarakat, yakni pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kinerja penuntasan kasus-kasus hukum, seperti perampokan dan narkoba. Adapun dua aspek yang paling rendah dinilai masyarakat adalah jaminan akan kesetaraan hukum serta pemberantasan suap dan jual beli hukum.
Survei kepuasan publik bertema 100 hari kerja Prabowo- Gibran ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4–10 Januari 2025. Survei melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dan batas galat sekitar 3,1%.
Ketua Pusat Studi Antikorupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul) Orin Gusta Andini menilai tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dalam survei Litbang Kompas tak masuk akal. Menurut dia, kinerja KPK belum kelihatan sejak Setyo Budiyanto dan kawan-kawan dilantik jadi pimpinan lembaga tersebut.
"Survei itu enggak ngaruh juga sama kenyataan yang ada. Kalau memang citranya sebaik itu, saya kira tidak perlu pakai survei-survei untuk mendongkrak reputasi atau membuat publik terpukau. Justru makin aneh. Ini semakin menunjukkan ada yang hendak dipoles," kata Orin kepada Alinea.id, Sabtu (25/1).
Setyo dilantik jadi Ketua KPK pada pertengahan Desember 2024. Tak lama setelah berkantor di Gedung Merah Putih, Setyo mengumumkan penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.
Menurut Orin, KPK seolah masih bekerja atas "pesanan" penguasa. Pasalnya, Hasto merupakan salah satu elite politik yang paling vokal mengkritik manuver Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2024.
"Masih banyak deretan kasus yang belum diselesaikan, kontroversial, dan menunjukkan indikasi adanya konflik kepentingan, semisal Kasus Harun Masiku dan Firli Bahuri, dan banyak lagi. Jadi, tidak perlu ditanggapi serius survei-survei itu. Kenyataan berbicara lebih tajam daripada hasil survei," kata Orin.
Pakar hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Al Wisnubroto, juga mempertanyakan hasil survei Litbang Kompas yang terkesan "mendongkrak" tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Menurut dia, Setyo dan kawan-kawan berlum menunjukkan kinerja ciamik dan masih banyak kasus besar di KPK yang mangkrak.
"Saya agak ragu dengan validitas hasil survei tersebut. Pertama, saya belum memperoleh kejelasan mengenai parameter yang digunakan dalam survei tersebut. Berdasarkan pemberitaan media yang saya ikuti, tampak bahwa kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung lebih tinggi dari pada KPK," kata Wisnubroto kepada Alinea.id.
Menurut Wisnu, hasil survei Litbang Kompas tak sejalan dengan masih maraknya kritik publik terhadap kinerja KPK. Apalagi, KPK terkesan tebang pilih dalam menggarap kasus korupsi. Ia juga mencontohkan penetapan Hasto sebagai tersangka yang kental dengan nuansa politis.
"Jadi, saya sepakat dengan banyak pihak yang memandang hasil survei tersebut merupakan paradoks dan ini mencerminkan tantangan bagi KPK untuk tidak hanya memperbaiki citra, tetapi juga meningkatkan kinerja nyata dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia," kata Wisnubroto.
Serupa, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengaku heran dangan peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK. Menurut dia, kinerja KPK masih kalah jauh jika dibandingkan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus-kasus korupsi selama beberapa bulan terakhir.
"Hanya karena pergantian kepemimpinan KPK. Survei itu punya satu kesimpulan penting, lakukan seadanya, maka citramu akan pulih sebagus-bagusnya. Bukan karena kinerja. Kejaksaan tidak diapresiasi justru kala mereka bekerja lebih keras dibanding KPK. Aneh memang, tapi ya begitulah hasilnya," kata Ray kepada Alinea.id.
