Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak juga mereda. Teranyar, eks Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy menggugat susunan kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali 2024.
Menurut Lukman, kepengurusan PKB yang baru yang disusun Ketum PKB Muhaimin Iskandar tidak sah. Ia berdalih PKB sedang mengalami konflik internal. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), tidak boleh ada keputusan strategis yang dibuat saat internal parpol sedang berkonflik.
"Maka masuk statusquo. Ketika statusquo, tidak ada pihak mana pun antara dua pihak yang berselisih ini boleh membuat kebijakan yang strategis atas nama partai sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Lukman kepada wartawan di Kantor Kemenkumham, Selasa (27/8).
Cak Imin kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PKB dalam Muktamar ke-VI PKB yang digelar Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8) lalu. Menemani Cak Imin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.
Menurut Lukman, muktamar tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan AD/ART PKB. Ia mengklaim telah mengantongi mandat dari 315 pengurus cabang PKB untuk menggelar muktamar tandingan pada awal September mendatang.
"Muktamar (di Bali) sesat sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga," ujar Lukman.
Juli lalu, Lukman pernah diundang PBNU untuk memberikan keterangan terkait konflik antara PKB dan PBNU. Saat memberikan keterangan pers, Lukman menyebut PKB di bawah Cak Imin kian sentralistik. Salah satu indikasinya ialah pengebirian peran para kiai di parpol.
Menjelang Pilpres 2024, hubungan PKB dan PBNU meruncing karena beda pilihan politik. PKB mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden, sedangkan PBNU--khususnya Gus Yahya dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas--cenderung meng-endorse Prabowo Subianto.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang, Kholid Adid menilai kemungkinan PKB berpindah tangan terbuka lebar. Apalagi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini berada di bawah kendali politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.
Menurut Kholid, Cak Imin dan PKB perlu membuktikan dirinya loyal kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Cak Imin juga harus memperbaiki hubungan dengan elite-elite PBNU jika tidak ingin kepengurusan PKB dipersoalkan.
"Karena bagaimanapun PKB adalah partai besutan PBNU. Dengan penunjukkan KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB, diharapkan dapat menjembatani komunikasi dengan PBNU, Jokowi, dan Prabowo," ucap Kholid kepada Alinea.id, Kamis (29/8).
Berbeda dengan Musyawarah Nasional Golkar dan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN), Muktamar PKB di Bali tidak dihadiri Presiden Jokowi. Ketum Gerindra dan presiden terpilih Prabowo Subianto juga tak hadir karena alasan sakit.
Dari sisi personel, menurut Kholid, pihak-pihak yang menggaungkan muktamar tandingan tidak punya pengaruh kuat di internal PKB. Namun, mereka percaya diri untuk terus bermanuver lantaran mendapat sokongan dari PBNU.
"Nah, yang mempunyai kekuatan itu kan PBNU. PBNU-lah yang suaranya didengar sama Jokowi dan Prabowo, termasuk juga warga NU. Di sini, kelompok muktamar tandingan bisa menjadi kekuatan dahsyat jika terus menggelinding didukung PBNU dan diakui Kemenkumham," ucap Kholid.
Cak Imin, menurut Kholid, menyadari parpolnya bisa diobok-obok jika tak sejalan dengan keinginan penguasa. Itulah kenapa PKB bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Pilgub DKI dan tak jadi mencalonkan KH. Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf sebagai cagub Jawa Tengah.
"Pasca muktamar di Bali, PKB ada rasa khawatir tidak dapat SK Kemenkumham sehingga harus mengikuti kepentingan Jokowi dan Prabowo, terutama di daerah-daerah yang menjadi target kemenangan KIM, seperti DKI dan Jateng. Hal ini bisa dipahami. Apalagi ada isu muktamar tandingan," jelas Kholid.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai Gus Yahya kehilangan momentum untuk merebut PKB dari Cak Imin. Menurut dia, sudah ada rekonsiliasi antara Cak Imin dan Prabowo setelah PKB membatalkan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilgub DKI.
"Meski nanti (muktamar tandingan) jadi digelar, efek politiknya kemungkinan tidak akan signifikan," kata Zaki kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Zaki merinci beberapa faktor. Partama, muktamar yang dimotori Lukman Edi dan Syaifullah Yusuf tampak makin lesu bersamaan memudarnya kekuatan politik Jokowi setelah unjuk rasa ribuan mahasiswa dan aktivis menolak revisi UU Pilkada.
Kedua, pengaruh politik Erick Thohir juga melemah di pemerintahan seiring berakhirnya masa jabatan Jokowi. Berstatus sebagai anggota kehormatan Banser NU, Erick disebut-sebut sebagai motor penggerak pendongkelan Cak Imin di PKB.
Di lain sisi, Cak Imin menempatkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Ma'ruf memberikan legitimasi bagi Cak Imin lantaran ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Lima yang ditunjuk PBNU untuk membidani kelahiran PKB pada 1998.
"Tuduhan PKB Cak Imin telah menyeleweng dari tujuan awal pendirian PKB telah disangkal oleh Ma'ruf Amin sendiri," ucap Zaki.
Meski begitu, Zaki setuju gaya kepemimpinan Cak Imin perlu dibenahi. Menurut dia, PKB di bawah Cak Imin cenderung sentralistik. Hal itu membuat PKB jauh dari konsep partai modern. Regenerasi kepemimpinan pun terhambat.
"Tantangan serius bagi PKB saat ini adalah perlunya mereformasi diri secara radikal. Jika tidak ada pembenahan, PKB bisa saja tergilas oleh persaingan parpol yang makin kompetitif," ucap Zaki.
