Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai, pernyataan Jusuf Kalla yang kerap memunculkan polemik diprediksi memengaruhi kerja pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ubed menambahkan, kerja TKN yang mengandalkan mesin politik seharusnya perlu mendapatkan dukungan pernyataan politik yang tidak blunder. Cara demikian, memudahkan kerja tim untuk menarik simpati publik.
"Tentu mengganggu secara psikologis kerja TKN dalam menggerakan mesin politiknya," kata Ubed kepada Alinea.id, Sabtu (2/3).
Wakil presiden itu pernah beberapa kali membuat pernyataan yang terkesan membela pasangan Prabowo Subianto. Diantaranya, ketika JK sempat menyinggung soal penguasaan lahan HGU yang dimiliki Prabowo Subianto di Kalimantan Timur. JK menyebut, dirinya memberikan izin HGU yang dikuasai Prabowo saat menjadi wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono.
Izin HGU itu, diberikan sesuai dengan mekanisme undang-undang. Dia menegaskan semua diperoleh sesuai prosedur.
Langkah JK yang kerap kontroversi, bisa pula dimengerti sebagai manuver politik dua kaki. JK, kata Ubed, membangun kedekatan dengan dua paslon untuk mengambil keuntungan politik.
"Ini biasa dilakukan para pebisnis yang masuk ke arena politik. Sering disebut sebagai langkah pragmatis. Langkah yang semata-mata ingin mendapatkan keuntungan siapapun pemenang pilpres," kata dia.
Menanggapi itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengaku tidak khawatir dengan pernyataan JK.
Menurut politikus Golkar itu, konteks pernyataan JK tidak menegasikan Jokowi. Sebab JK sangat objektif saat menyampaikan pendapat.
Kerja TKN sama sekali tidak terpangaruh oleh pernyataan Jusuf Kalla yang kerap terkesan berseberangan dengan Jokowi. "Sama sekali tidak," ujarnya.