Mengantisipasi munculnya caleg-caleg "gila" di Pemilu 2024

Mengutak-atik komputer dan belajar ilmu komunikasi jadi kegiatan sehari-hari Delianur di Riyadh, Arab Saudi, sejak beberapa tahun lalu. Dua kali gagal sebagai caleg DPR RI pada Pemilu 2014 dan 2019, Delianur memutuskan memulai hidup baru di negeri kaya minyak itu. 

"Saya kalah karena saat itu saya masih baru dalam dunia politik dan belum memahami strategi kampanye yang efektif pada Pemilu 2014," kata Delianur saat berbincang dengan Alinea.id, Sabtu (12/8). 

Saat ini, Delianur sibuk bekerja paruh waktu dan mengambil kuliah ilmu komunikasi secara daring di Riyadh. Ia masih ingat jelas pahitnya kekalahan dalam kompetisi elektoral di pentas pileg. Ia bahkan sempat depresi setelah tahu gagal melenggang ke Senayan. 

"Pada Pemilu 2019, saya menghabiskan sekitar Rp2 miliar untuk bertarung di dapil Jabar II yang mencakup Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat," ungkap eks pegawai di Kementerian Koordinator Perekonomian itu. 

Delianur memutuskan nyaleg setelah diajak Hatta Rajasa sebelum Pemilu 2014. Ketika itu, Hatta menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menko Perekonomian. Ia mengaku kepincut lantaran dijanjikan dapil yang mudah ditaklukkan. 

"Hatta Rajasa membujuk saya sampai lima kali. Karena sudah begitu sering, saya pikir ini adalah ajakan yang serius," cerita ayah dua anak itu. 

Sebagai orang baru di dunia politik, Delianur banting tulang untuk mempromosikan dirinya kepada para pemilih di dapil. Hampir setiap hari Delianur turun ke lapangan. Ia keluar rumah saat matahari belum terbit dan pulang sekitar tengah malam. 

Selama dua tahun, rutinitas semacam itu dijalani Delianur. Pada masa kampanye yang berat itu, ia dua kali dirawat di rumah sakit lantaran kelelahan. "Saya harus menghabiskan waktu seperti itu," kenangnya. 

Kerja keras itu ternyata tak berbuah manis. Pada Pemilu 2014, raihan suaranya tak cukup mengongkosi Delianur untuk berkantor di Senayan. Delianur menduga kalah karena politik uang dan raihan suaranya digembosi. 

"Mungkin karena perhitungan yang salah, suara kami hilang. Beberapa calon legislatif di TPS yang sama dengan saya awalnya memiliki 50 suara atau lebih, tetapi akhirnya hanya tersisa lima suara. Saya sangat menyesal dengan kehilangan suara ini," tutur dia. 

Merasa lebih siap, Delianur kembali ke gelanggang politik pada 2019. Namun, ia kembali gagal. Kegagalannya yang kedua itu membuat Delianur benar-benar terpukul. Ia sering stres dan jadi mudah marah. Ia menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan. 

Tekanan emosional itu, menurut Delianur, bisa mereda berkat dukungan dari sang istri yang terbilang khatam ilmu psikologi. Selama masa-masa sulit, sang istri membantunya menghilangkan emosi-emosi negatif dan mencegahnya jatuh ke dalam depresi.

"Istri saya benar-benar memahami situasi saya. Dia memiliki gelar S2 dalam psikologi. Dia merangkul saya sepenuhnya dan saya beruntung tidak perlu mencari bantuan dari seorang psikiater. Tetapi, memang memerlukan waktu untuk pulih," kata Delianur.

Fenomena wajar

Delianur hanya satu dari sekian banyak caleg yang mengalami gangguan psikologis pascapemilu. Di setiap hajatan pemilu, kasus-kasus caleg yang stres terungkap di media. 

Itu setidaknya diamini Hervita Diatri, psikiater dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dokter Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pada 2019, Hervita bahkan sempat menangani sejumlah caleg yang mengalami gangguan psikologis pascapemilu. 

"Di RSCM, tidak terlalu banyak pada 2019 karena mereka ke fasilitas lain dulu. Memang bisa saja tidak ketahuan. Tapi, buat mereka yang gangguannya sampai berat sekali, sebagian besar di layanan-layanan seperti rumah sakit jiwa," kata Hervita kepada Alinea.id, Selasa (8/8).

Sebagian besar pasien yang ia tangani, lanjut Hervita, cenderung cemas berlebihan dan merasakan sedih yang mendalam. Sebelum mendatangi RSCM, mereka biasanya berkonsultasi ke dokter-dokter penyakit fisik terlebih dahulu. 

Karena takut dianggap "gila", menurut Hervitas, sebagian pasien memutuskan berobat ke fasilitas kesehatan jiwa di luar daerah. "Jadi banyak yang pamitnya healing. Tapi, sebenarnya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di provinsi lain," imbuh dia. 

Hervita beranggapan kasus caleg depresi yang muncul setiap pemilu terbilang wajar. Pasalnya, kontestasi elektoral terbilang berat. Tak hanya menguras kantong, para kontestan juga harus mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk bisa menang.

Sebagian caleg, kata Hervita, menganggap duit yang dikeluarkan selama berkampanye sebagai investasi. Ekspektasinya, mereka bakal balik modal setelah duduk di kursi parlemen. "Banyak yang sudah habis-habisan sehingga berdampak juga pada relasi keluarga,"ucap Hervita.

Jika tidak mendapat pengobatan yang tepat, depresi yang dialami caleg bisa berujung kegilaan. Pada kasus tertentu, caleg yang mengalami gangguan jiwa bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka. 

"Jadi, karena sudah habis-habisan, akhirnya berpikir untuk mengakhiri hidup. Mereka juga berbahaya bagi orang lain, semisal marah. Orang yang gagal itu kan biasanya menyalahkan diri sendiri. Tetapi, ada juga yang menyalahkan orang lain. Jadi, cenderung agresif. Itu juga indikasi butuh perawatan," ucap Hervita.

Untuk caleg yang menderita gangguan kejiwaan yang ringan, Hervita menyarankan agar mereka dirawat di rumah dan berada di tengah-tengah keluarga. Menurut dia, dukungan dari orang-orang terdekat sangat efektif untuk meredakan stres dan depresi yang dialami para peserta pemilu yang gagal. 

"Dalam situasi seperti ini, kalau segalanya sudah habis-habisan, bahkan gejalanya terasa semakin berat, sebaiknya dirawat di fasilitas khusus. Tapi, keluarga harus tetap ada. Itu menjadi suatu hal yang benar-benar dirasakan nyata. Oleh karenanya, tolong untuk dirangkul, untuk diajak bersama-sama," ucap Hervita.

Lantas bagaimana dengan Pemilu 2024? Hervita mengatakan RSCM juga tengah berbenah guna memberikan layanan ke caleg yang memerlukan perawatan psikologis pasca pemilu. RSCM bahkan sudah menyiapkan ruang VVIP untuk caleg yang butuh perawatan ekstra.

"Namun, tidak menutup kemungkinan karena mereka sudah kehabisan harta benda sehingga mereka harus menjalani perawatan yang sama dengan pasien-pasien yang lain," ucap Hervita.

Antisipasi dini

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Diah Setia Utami mengatakan tak semua caleg yang mengalami gangguan psikologi pascapemilu perlu dirawat. Sebagian caleg yang bisa sembuh sendiri jika memang secara internal punya karakter tangguh dan tidak mudah stres. 

"Atau, secara pribadi, dia juga bisa beradaptasi dengan situasi. Tapi, tentu ada yang enggak bisa, enggak selesai. Jadi, itu yang masuk rehabilitasi di rumah sakit jiwa," ucap Diah kepada Alinea.id, Selasa (8/8).

Menurut Diah, kemunculan caleg "gila" pascapemilu sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini. KPU, misalnya, bisa memperketat persyaratan kesehatan dan psikologi para caleg saat pendaftaran. Caleg-caleg yang dianggap rentan bisa diberikan pembekalan khusus supaya siap mental saat menghadapi pemilu.

"Sebetulnya caleg itu diperiksa termasuk gangguan jiwa, melalui tes kejiwaan dan psikologi. Nah, tes kesehatan jiwa itu apakah itu dipakai secara utuh? Karena itu kan semua dikembalikan kepada peminta. Misalnya, KPU. Ya, dikembalikan kepada KPU. Hasil tes kan sudah ada keterangannya. Harusnya upaya preventif yang dikedepankan," kata Diah.

Sebagai langkah antisipasi, Diah menyarankan agar rumah sakit-rumah sakit yang punya fasilitas kesehatan jiwa untuk berbenah. Lantaran Pemilu 2024 lebih kompleks, bukan tidak mungkin jumlah caleg stres dan depresi bakal jauh lebih banyak ketimbang pemilu sebelumnya. 

"Kalau individu-individu itu punya kecenderungan untuk mengalami gangguan jiwa, ya, sebenarnya sudah harus dicegah dari awal. Tetapi, menurut saya, rumah sakit perlu menyiapkan saja untuk antisipasi,"ucap Diah.

Kepada Alinea.id, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Vensya Sitohang mengatakan Kemenkes sudah meminta rumah sakit-rumah sakit yang punya fasilitas kesehatan jiwa agar bersiap menerima caleg-caleg yang menderita gangguan jiwa pasca pemilu. 

Secara khusus, ia menyebut penanganan caleg stres dan pejabat publik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu.

"Sudah kami sosialisasikan. Kementerian Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan kerentanan riwayat hidup dan deteksi gangguan jiwa berat kepada bakal calon legislatif sebelum pendaftaran untuk memeriksa kesehatan kejiwaan para caleg," kata dia.