Mensesneg klaim deklarasi Apdesi di luar kendali Jokowi

Menteri Sekretariat Negara (Menseneg), Pratikno, menyebut rencana deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode yang digelar DPP Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu, tanpa sepengetahuan Kepala Negara.

Hal itu ditegaskan Pratikno menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR Ichsan Yunus. Politikus PDI Perjuanan ini menanyakan, sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode. Khususnya, soal aspirasi para kepala daerah mengatasnamakan Apdesi.

"Dan perlu kami tegaskan, waktu Pak Presiden (Jokowi) ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," ujar Pratikno saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3). 

Menurut Pramono, kalaupun ada deklarasi yang dilakukan Apdesi, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Jokowi.

"Kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami, karena kami memang statusnya diundang. Dan deklarasi yang kami baca di media dilakukan belakangan  setelah kami meninggalkan tempat," katanya.

Pramono mengatakan, kehadiran Jokowi dalam acara Silatnas Apdesi semata-mata hanya untuk memenuhi undangan. Kata dia, Jokowi menghadiri undangan Apdesi sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para kepala desa.

"Jadi kebetulan saya ikut mendampingi Pak Presiden hadir di acara tersebut. Jadi Pak Presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa," ucap Pratikno.

Rencana Apdesi menggelar deklarasi dukungan kepada Jokowi untuk menjabat tiga periode ramai dikritik publik belakangan ini. Sebagian pihak menuding kehadiran kepala desa dimobilisasi elite politik, terutama dalam kaitanya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong wacana penundaan Pemilu 2024. 

Meski tidak memiliki wewenang langsung mengurus kepala desa, namun Luhut hadir dalam acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan. Selain itu, rencana Apdesi juga dipertanyakan dari sisi legalitasnya. Usut punya usut, status badan hukum DPP Apdesi yang dikomandani Surta Wijaya itu keluar dua hari sebelum Silatnas di Istora Senayan.