close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri) bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan). /Foto Instagram @titokarnavian
icon caption
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri) bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan). /Foto Instagram @titokarnavian
Politik
Rabu, 23 Oktober 2024 12:00

Menyoal deretan purnawirawan TNI dan Polri di kabinet Prabowo

Prabowo menunjuk 14 purnawirawan dari TNI dan Polri untuk memperkuat kabinetnya sebagai menteri dan wakil menteri.
swipe

Belasan purnawirawan TNI dan Polri ditunjuk sebagai menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah-Putih. Dari TNI, setidaknya ada 9 purnawirawan yang dianegurahi jabatan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Polri, sebanyak 5 purnawirawan ditempatkan Prabowo di kabinetnya. 

Sebagian masih "orang lama". Mantan Wakapolri Budi Gunawan, misalnya, digeser dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Seperti pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Tito Karnavian--mantan Kapolri--tetap menempati jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Golongan purnawirawan TNI yang ditunjuk sebagai menteri, semisal Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. 

Pada posisi wakil menteri, ada Wamenkopolkam Lodewijk Friederich Paulus, Wamensetneg Bambang Eko Suharyanto, Wamenhan Donny Ermawan,Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Wamen Agrartia dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ossy Dermawan.

Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari pengangkatan para purnawirawan sebagai menteri dan wamen merupakan bagian dari politik akomodasi Prabowo. Itu salah satu konsekuensi koalisi gemuk yang dibangun Prabowo pada Pilpres 2024. 

"Prabowo sedang mengakomodasi seluruh kepentingan. Ini harga yang harus dibayar oleh Prakbowo. Jumlahnya 14 purnawirawan. Itu artinya Prabowo sedang mencari stabilitas. Prabowo-Gibran ini sedang menguatkan stabilitas pemerintahan dengan banyak menempatkan purnawirawan TNI/Polri," ujar Yoga kepada Alinea.id, Selasa (22/10).

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Yoga, memerlukan stabilitas karena akan mengeksekusi janji kampanye yang sangat krusial, seperti program makan bergizi gratis yang butuh banyak anggaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tengah situasi yang tidak mudah. 

"Utang pemerintah per 30 April 2024 setidaknya itu sudah mencapai Rp8.338 triliun. Belum lagi dalam satu tahun terakhir itu terjadi perlambatan ekonomi. Daya beli masyarakat yang sangat melambat sudah banyak dikeluhkan oleh pengusaha dan pelaku ekonomi," kata Yoga. 

Yoga menilai Prabowo meniru resep Jokowi yang merangkul banyak jenderal polisi untuk memperkuat pemerintahannya. Bedanya, Prabowo cenderung memberikan porsi lebih besar bagi purnawirawan TNI. "Ini upaya menyeimbangkan pendulum stabilitas keamanan," imbuh Yoga. 

Lebih jauh, Yoga berharap para purnawirawan yang diajak Prabowo bergabung di kabinet membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin kementerian. Apalagi, ada sejumlah purnawirawan yang bekerja di luar bidangnya, semisal AHY dan Sugiono. 

"Ada beberapa yang sesuai seperti Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan, Budi Gunawan yang menjabat sebagai Menko Polkam dan Wamenko Polkam Lodewijk Friederich Paulus. Tapi, kita perlu kasih waktu untuk mereka membuktikan kapasitas manajerial mereka dalam mengatur kementerian itu," jelasnya. 

Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai keputusan Prabowo memberikan jatah kursi menteri dan wakil menteri kepada purnawirawan TNI dan Polri cenderung karena faktor kepercayaan dan kedekatan personal Prabowo.

"Sebagian purnawirawan yang ditunjuk Prabowo merupakan wakil partai di kabinet. Jadi, ini sebenarnya Prabowo lebih pada butuh seseorang yang dia kenal bisa membantunya untuk stabilitas pemerintahan," ucap Cecep kepada Alinea.id, Selasa (22/10).

Cecep tak khawatir kementerian yang dipegang para purnawirawan TNI dan Polri bakal salah urus. Purnawirawan TNI dan Polri yang sudah berpengalaman pada level perwira menengah dan perwira tinggi memiliki keahlian dalam manajerial dan kemampuan kepemimpinan strategis. 

"Olah karena itu, mereka dibutuhkan untuk mengamankan program Prabowo-Gibran yang butuh supervisi dari pembantu presiden. Jadi, walaupun mungkin secara keahlian mereka berbeda dengan kementerian yang dipimpin, tapi mereka pasti bisa menempatkan beberapa ahli sebagai pembantunya," kata Cecep.
 

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan