Visi-misi pendidikan Prabowo-Gibran cs: Normatif dan bau kepentingan elektoral

Memajukan dunia pendidikan menjadi salah satu misi utama yang bakal dijalankan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar jika memenangi Pilpres 2024. Ketiga pasang kandidat secara khusus memasukkan program-program terkait pendidikan dalam dokumen visi-misi mereka. 

Prabowo-Gibran terlihat mereplikasi program kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di bidang pendidikan. Dengan mengganti Nawa Cita menjadi Asta Cita, relatif tak ada hal baru yang ditawarkan pasangan itu, terkecuali program makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren. 

Secara khusus, Prabowo-Gibran ingin membangun fasilitas pendidikan yang layak bagi publik. Itu bakal dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten dan kota serta renovasi sekolah-sekolah yang butuh perbaikan. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan pengajar, pasangan itu juga berencana menaikkan gaji guru dan dosen. Penguatan sains, teknologi, dan digitalisasi pendidikan juga jadi salah satu misi mereka jika memenangi Pilpres 2024. 

Ganjar-Mahfud punya program-program yang lebih spesifik. Setidaknya ada beberapa program yang mengemuka, semisal Wajib Belajar 12 Tahun Gratis dan Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Untuk program sekolah gratis, Ganjar-Mahfud berencana mentransformasi pendidikan, termasuk di antaranya dengan memasifkan tele-education secara merata di seluruh sekolah. 

Untuk program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, Ganjar-Mahfud berniat mengongkosi biaya pendidikan satu anak di satu keluarga miskin hingga bangku kuliah. Tujuannya tak lain untuk memutus mata rantai kemiskinan. 

Program lainnya ialah terkait integrasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha. Program ini dimaksudkan untuk menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.

Jika dibandingkan, program-program pendidikan pasangam Anies-Muhaimin jauh lebih terperinci. Dalam program Akses Pendidikan Berkeadilan, misalnya, Anies-Muhaimin menjabarkan setidaknya enam strategi kunci untuk mencapainya. 

Pertama, memastikan siswa SD dapat melanjutkan pendidikan hingga SMA dengan meningkatkan daya tampung sekolah. Kedua, mempercepat pelaksanaan wajib belajar. Ketiga, memfasilitasi program Kejar Paket A, B, C, dan home schooling. 

Keempat, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Kelima, menekan angka anak putus sekolah dengan pemberian bantuan pendidkan. Terakhir, melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan. 

Ketua Umum Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia, Nurhadi menilai banyak persoalan terkait pendidikan yang luput dari perhatian para kandidat dalam dokumen visi-misi mereka. Para kandidat, kata dia, cenderung lebih sibuk mengurusi persekolahan. 

Selain sekolah, menurut Nurhadi, ada ranah pendidikan yang lainnya yang juga harus diurus negara, yakni keluarga dan masyarakat. Dua ranah pendidikan itu tak terlihat dibahas oleh para kandidat dalam dokumen visi-misi mereka. 

"Ini yang belum banyak disentuh dengan serius. Secara substantif, pendidikan dimaksudkan untuk dapat mengubah seseorang atau warga negara. Namun, program pendidikan yang ditawarkan tidak melibatkan tiga ranah pendidikan secara jelas," kata Nurhadi dalam sebuah webinar, beberapa waktu lalu. 

Menurut Nurhadi, para kandidat tidak terlihat menawarkan hal-hal yang baru untuk memajukan dunia pendikan. Ia mencontohkan kebijakan populis mendongkrak gaji guru yang ada pada semua kandidat.  ”Tawaran program-program untuk pendidikan itu selalu berulang, teknis, dan populis," tuturnya.

Kepentingan elektoral

Di luar yang tertera dalam dokumen visi-misi, para kandidat juga rutin mengumbar janji-janji politik terkait pendidikan. Dalam sebuah forum di Jakarta, belum lama ini, misalnya, Prabowo menjanjikan uang kuliah gratis bagi mereka yang diterima di perguruan tinggi negeri. 

Tak jauh beda, Ganjar sempat mengungkap angan-angan fantastis. Dalam sebuah podcast, ia ingin agar gaji guru bisa dikerek hingga Rp20 juta per bulan. Angan-angan itu, kata dia, bisa terealisasi jika APBN bisa didongkrak hingga dua kali lipat. 

Adapun Anies ingin menyetarakan sekolah swasta dangan sekolah negeri. Menurut dia, sekolah swasta kurang diapresiasi pemerintah. Salah satu wujud keberpihakan dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi institusi pendidikan swasta. 

Sekretaris Umum Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia, Rakhmat Hidayat menilai visi-misi para kandidat di bidang pendidikan kental dengan nuansa kepentingan elektoral. Menurut dia, banyak persoalan di bidang pendidikan yang sama sekali tak diulas. 

Ia mencontohkan persoalan tata kelola riset dan pendidikan setelah Kemendikbud dilebur dengan Kemenristek. Menurut dia, beban Kemendikbudristek terlalu berat jika turut mengurusi riset dan teknologi. Seharusnya, Kemendikbudristek fokus menggarap pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, vokasi, dan kebudayaan. 

”Program-program pendidikan diangkat kebanyakan untuk kepentingan elektoral. Untuk guru, yang selalu diangkat soal kesejahteraan atau gaji. Jadi, lebih sebatas kepentingan pragmatis elektoral saja,” ujar Rakhmat. 

Senada, pengamat pendidikan Donie Kusuma menilai program-program pendidikan yang ditawarkan para kandidat masih sangat normatif. Padahal, publik butuh tahu bagaimana mereka bakal merealisasikan program-program itu.  

"Perbandingan program-program antara ketiga capres dalam visi-misi ini (nantinya) akan tergantung dari usaha masing-masing tim sukses ketika menjelaskan kepada publik dengan argumen yang rasional dan realistis," kata Donie kepada Alinea.id. 

Donie sepakat para kandidat belum menghadirkan terobosan-terobosan baru di dokumen visi-misi mereka. Terlebih, banyak tantangan baru di dunia pendidikan yang harus disiapkan pemerintahan ke depan. 

"Terutama berhadapan dengan disrupsi digital, potensi maritim, dan potensi geostrategis, dan klimatologi yang juga harus menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional,” jelas Donie.