Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut angkat bicara menanggapi tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp500 triliun. Ia menilai, tudingan tersebut tidak berdasarkan pada data yang akurat.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, jika terjadi kebocoran anggaran, lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasti sudah melihat dugaan kebocoron anggaran tersebut.
"Pada tataran lebih tinggi ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa melihat dengan sungguh-sungguh atas penyimpangan anggaran tersebut," ujar Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/2).
Moeldoko menilai, tudingan tersebut tidak berdasarkan data dari lembaga resmi pemerintahan yang independen dan kredibel. Kendati demikian, ia meminta agar masyarakat dapat membedakan opini pribadi yang tidak berdasarkan data dengan pernyataan resmi lembaga independen dari pemerintahan.
Ia menyampaikan, pemerintah hanya mengacu pada lembaga-lembaga kredibel untuk menentukan terjadinya penyimpangan anggaran, seperti BPKP, BPK, dan KPK.
"Kita punya lembaga-lembaga yang sangat independen," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengatakan APBN Indonesia bocor. Bahkan, ia menyebut kebocorannya mencapai 25% sekitar Rp500 triliun.
Hal itu disampaikannya, pada saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2) lalu.
Sementara itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menilai angka kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Prabowo, terlalu berlebihan. Menurutnya, kebocoran anggaran tidak sampai 25%.