Setelah diisukan bakal "dikuningkan", Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi diterima menjadi kader Partai Gerindra. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dari Gerindra usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di DPD Gerindra Sumut, Senin (20/5) lalu.
Bobby ditendang PDI-Perjuangan karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024. Bobby sempat diisukan bakal merapat ke Golkar usai hadir dalam acara pengarahan calon kepala daerah (cakada) di DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta, awal April lalu.
Selain Bobby, Jokowi dan Gibran juga diisukan bakal merapat ke Golkar atau Gerindra. Jokowi pecah kongsi dengan PDI-P setelah merestui Gibran sebagai pendamping Prabowo. Teranyar, Jokowi bahkan kembali tak diundang ke Rakernas PDI-P di kawasan Ancol, Jakarta.
Jika Jokowi atau Gibran berlabuh ke Golkar, maka tiga keluarga Jokowi bakal melanjutkan karier politik di tiga partai berbeda. Pasalnya, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep kini berstatus sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang jadi Ketum PSI sejak September 2023.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai Jokowi sedang membangun jejaring politik dengan menyebarkan keluarganya ke sejumlah parpol.
"Ini juga termasuk lazim karena memang party id (ideologi politik) lemah di di partai politik di Indonesia," kata Cecep kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Cecep menduga Bobby tak bermanuver sendirian. Sudah ada pembicaraan antara Jokowi dan Bobby sebelum Bobby memutuskan berlabuh ke Gerindra. "Saya kira sebagai keluarga Jawa, ada komunikasi di belakang itu,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai Jokowi dan keluarganya terpaksa memilih parpol lain sebagai pelabuhan politik anyar lantaran PDI-P sudah menutup pintu bagi mereka.
“Ketika memang perseteruan dengan PDI-P tak bisa diselesaikan, mau tidak mau karier politik harus lanjut. Apalagi, banyak yang masih muda-muda di keluarga Jokowi. Mereka harus realistis mencari haluan baru,” ujarnya kepada Alinea.id.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo membaca kehadiran keluarga Jokowi di parpol-parpol yang berbeda potensial menimbulkan masalah.
Menurut Suko, setiap parpol punya ideologi dan cara kerja yang tak sama. Di lain sisi, urusan organisasi tak bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.
“Betapa pun masing-masing parpol pastilah punya ide dan konsep tujuan yang berbeda satu dengan lainnya,” ujarnya kepada Alinea.id.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro sepakat langkah Jokowi tak elok dan potensial memunculkan konflik. Menurut dia, semestinya keluarga politik di Indonesia memiliki parpol yang sama.
Namun, karena tidak ada payung regulasi yang jelas, satu keluarga beda parpol pun lazim terbangun. “Dampak negatifnya membingungkan dan mengesankan partai politik menjadi wadah para petualang politik untuk mendapatkan kekuasaan,” ucap Siti.
