Muhammadiyah: Kami nitip, jangan dua, minimal tiga pasang capres

Muhammadiyah memastikan tidak akan terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah bukanlah kendaraan politik praktis. Muhammadiyah tidak akan terlibat secara langsung dalam politik praktis, terutama terkait pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan Muhammadiyah bersikap wait and see terkait Pilpres 2024. Menurut dia, soal pencalonan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden biarlah diurus oleh para ketua partai politik.

"Karena kewenangan konstitusional untuk mencalonkan siapa capres dan cawapres itu ada pada partai politik. Itu amanat Undang-undang Dasar," ucap Mu’ti disitat dari laman Muhammadiyah, Selasa (25/7).

Muhammadiyah, kata dia, tidak akan mendeklarasikan dukungan untuk capres tertentu. Menurutnya, warga Muhammadiyah yang akan memilih lebih baik menitipkan aspirasi dan dukungan politiknya melalui partai politik, bukan kepada persyarikatan.

"Kalau warga Muhammadiyah ikut mendukung atau titip aspirasi, titipkan lewat partai politik. Jangan Muhammadiyah buat deklarasi dukung mendukung calon presiden tertentu, itu namanya mimpi di siang bolong. Wait and see saja," kata Mu’ti.

Mu’ti mengusulkan agar Pilpres 2024 nanti bisa menampilkan lebih dari dua calon pasangan capres-cawapres. Ini untuk menghindari pola pikir biner atau pola pikir yang sederhana dengan memandang segala hal hanya dalam dua kutub yang saling bertentangan. 

Dalam konteks politik, kata dia, situasi seperti ini sering disebut sebagai “duopolis” atau sistem politik yang didominasi oleh dua kekuatan utama. "Kalau kami boleh nitip aspirasi kepada sembilan partai politik, kami nitip jangan hanya dua pasang (capres-cawapres), minimal tiga. Supaya kita punya banyak pilihan. Kalau dua itu seperti benar dan salah," kata Mu’ti.

Mu’ti mengaku prihatin atas polarisasi politik yang terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu hanya ada dua pasang calon yang bersaing. Risiko politik dari situasi itu masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk ujaran-ujaran yang memprovokasi di media sosial dengan istilah "cebong" dan "kampret" yang merujuk kepada pendukung masing-masing kubu.