MUI klaim pemindahan IKN seperti hijrah Nabi ke Madinah

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud, mendukung langkah pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalihnya, seperti perjalanan Rasulullah saw dari Makkah ke Manidah.

Dirinya menerangkan Rasulullah saw hijrah dan membangun Madinah untuk dirinya dan para sahabat. Namun, tidak melupakan Makkah yang merupakan tanah kelahirannya.

"Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai daerah DKI Jakarta dan mencintai daerah Kalimantan yang menjadi ibu kota negara baru," katanya dalam keterangannya.

"Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang terpenting ketika kita ngadepin polemik IKN, itu hal yang bisa terjadi," ungkap Marsudi.

Marsudi sesumbar, pemindahan IKN guna kemaslahatan bersama. Pun disebut pemerintah telah melakukan pertimbangan dengan matang sebelum keputusan strategis itu diambil.

Meski demikian, dia memaklumi apabila sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan IKN ke wilayah Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara tidak disetujui semua masyarakat.

"Dari 258 juta penduduk Indonesia, pasti ada yang berpikir berbeda dengan pikiran kita. Tetapi, bagi saya, karena tugas negara adalah termasuk membangun, bahwa sesungguhnya urusan negara dalam hal membangun. Untuk saat ini adalah merupakan keharusan," tuturnya.

Hal tersebut, membangun ekonomi, menjadi salah satu alasan lain bagi Marsudi mendukung pemindahan IKN. "Jadi, tidak hanya terpusat di Jawa."

Alasan lainnya, penetapan Kalimantan sebagai IKN dianggao tepat karena berada di tengah wilayah Indonesia. Secara geografis, "Pula Borneo" pun diklaim cenderung aman dari bencana, terutama gempa bumi dan gunung api.

"Satu-satunya pulau yang tidak ada lempeng bumi dan lorong magma adalah Kalimantan. Maka, ini ketika kita akan membangun yang tujuannya kemaslahatan penduduknya, ini menurut saya tepat," tandasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan bukan berarti pemerintah ingin meninggalkan Jakarta. "Tidak sama sekali," tutur dia.

Mantan Gubernur Jakarta ini menerangkan, sebesar 58% produk domestik bruto (PDB) di Tanah Air berada di Jawa dan magnetnya di Jakarta. Sebanyak 56% penduduk pun terpusat di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi dan infrastruktur.

"Dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia akan memiliki kota dengan standar internasional dengan fasilitas bersandar internasional pula," kilah Jokowi.