Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahannya hingga 2029. Wacana itu diutarakan di hadapan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2) lalu.
Keinginan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen dibocorkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
”Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Muhaimin kepada wartawan.
Selain PKB, KIM Plus beranggotakan Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada juga sejumlah parpol nonparlemen yang jadi anggota KIM Plus, semisal Partai Solidaritas Indonesia dan Gelora.
Wacana pembentukan koalisi permanen itu ditanggapi positif parpol-parpol anggota KIM Plus. Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan koalisi permanen ialah langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan.
"PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen" ujar Putri.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, M Kholidul Adib menilai eksistensi koalisi permanen sangat tergantung pada dinamika politik hingga 2029. Bukan tidak mungkin koalisi semacam itu bubar di tengah jalan karena Prabowo gagal memenuhi kepentingan politik semua anggota KIM.
"Tapi jika Prabowo mampu meramu kekuatan KIM dengan menjaga kepentingan masing-masing partai anggota KIM, saya kira, sangat memungkinkan KIM akan bertahan hingga 2029," kata Kholidul kepada Alinea.id, Senin (17/2).
Menurut Kholidul, eksistensi koalisi permanen juga sanga tergantung pada relasi Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kans pembentukan koalisi permanen besar lantaran hubungan dua Prabowo-Jokowi masih sangat harmonis.
Ia mencontohkan bagaimana Prabowo masih "membiarkan" Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertahankan posisinya meskipun digoyang isu kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer. Bahlil dikenal sebagai orang dekat Jokowi.
"Kalaupun terpaksa ganti Bahlil, paling rotasi atau geser menteri. Soalnya, Bahlil masih menjabat Ketum Partai Golkar. Terkecuali dinamika internal Golkar menggelar munaslub untuk mengganti Bahlil di tengah jalan sehingga peluang mengganti Bahlil itu terbuka dan itu berarti orang-orang Jokowi di Golkar mulai disingkirkan," ujar dia.
Lebih jauh, Kholidul menilai Prabowo menginstruksikan koalisi permanen karena ingin mempertahankan kekuatan politik yang ia punya hingga maju ke Pilpres 2029. Berkaca dari dinamika politik saat ini, Kholidul menerka Pilpres 2029 akan diikuti tiga poros, yakni poros KIM, poros PDI-Perjuangan, serta koalisi PKS dan NasDem.
PKB, diyakini Kholidul, akan bertahan di KIM. "Karena Prabowo mampu menggaransi kepemimpinan Muhaimin aman dan tidak digoyang oleh muktamar luar biasa (MLB) kubu Lukman Edi dan kawan-kawan yang didukung ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KH Yahya Cholil Staquf," kata Kholidul.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro sepakat pembentukan koalisi permanen sangat memungkinkan disepakati parpol-parpol KIM Plus. Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo sedang tinggi-tingginya.
"Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik atas 100 hari kinerja Presiden Prabowo menunjukkan 79,3% responden puas dengan kinerja Prabowo selama lebih dari 3 bulan menjadi Presiden," kata Bawono kepada Alinea.id.
Selama Prabowo mampu mempertahankan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya, maka parpol anggota KIM juga akan adem ayem. Koalisi bisa kian kuat jika tingkat kepercayaan publik yang tinggi itu diikuti kenaikan elektabilitas Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2029.
"Apakah angka yang tinggi ini akan terus bertahan? Selain itu, apakah elektabilitas Prabowo dibanding calon-calon lain menjelang Pilpres 2029 mendatang akan tetap tinggi? Itu juga akan menjadi penentu seberapa kuat partai-partai di Kabinet Merah Putih," kata Bawono.
