Partai Gerindra berencana mengikuti langkah Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024 dalam membangun kekuatan politik: membangun "koalisi 'ndut". Karenanya, siap "merangkul" partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Saya pastikan Pak Prabowo akan membuka pintu lebar-lebar buat teman-teman yang belum berkoalisi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di Jakarta, Kamis (22/2).
Sebagai informasi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kini disokong 8 partai politik (parpol) seiring dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oposisi hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan kekuatan 50 kursi (8,7%) dari total 575 kursi di DPR.
Sementara itu, jika merujuk laman pemilu2024.kpu.go.id pada Kamis (22/2), pukul 21.00 WIB, kekuatan politik Prabowo-Gibran, yang diusung Gerindra, Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), hanya sekitar 30.141.877 suara (42,92%). Adapun kekuatan pengusung Amin (Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera/PKS) 20.150.675 suara (28,69%) dan Ganjar-Mahfud (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP) 13.474.422 suara (20,85%).
Jika perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tersebut stabil hingga penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maksimal 21 Maret, maka kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran terancam mandek di tengah jalan. Pangkalnya, tidak memperoleh dukungan signifikan di Senayan.
Apa pentingnya "koalisi 'ndut" bagi Prabowo?
Direktur Demos Institute, Usni Hasanudin, menilai, stabilitas politik penting bagi pemerintah agar tidak ada ganjalan dalam menjalankan kebijakan dan program. Karenanya, wajar apabila Prabowo-Gibran berupaya "merangkul" parpol non-pengusung.
"Selain disampaikan terbuka oleh Prabowo, sebenarnya rencana membangun kekuatan ini juga sudah dilakukan Jokowi. Pertemuannya dengan [Ketua Umum NasDem] Surya Paloh dan rencana dilanjutkan dengan parpol-parpol lain adalah buktinya," ulasnya kepada Alinea.id, Jumat (23/2).
Menurutnya, ancaman terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintaha Prabowo nantinya akan terjadi di DPR. "Dengan segala argumennya, oposisi pastinya bakal berupaya menggagalkannya, salah satunya dengan menarik dukungan anggaran."
Lebih jauh, Usni menyampaikan, pemerintahan yang kuat memang baik agar kebijakan dapat berjalan. "Namun, demi demokrasi yang sehat, kita juga butuh oposisi yang kuat. Sehingga, program pemerintah jangan langsung 'gol' begitu saja tanpa argumen yang kuat," jelas Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.
Menguasai Senayan
Di sisi lain, PDIP sebagai parpol yang diyakini kembali memenangkan Pileg 2024 khawatir tidak kembali mendapat kursi ketua DPR. Pangkalnya, revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akan menjadi agenda utama ketika anggota dewan dilantik.
Kekhawatiran tersebut beralasan, sebagaimana pengalaman pada 2014. Kala itu, PDIP justru tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini baru memiliki perwakilan sebagai wakil ketua ketika konstelasi politik berubah.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, berpendapat, kekhawatiran PDIP wajar adanya. Sebab, suaranya bukan mayoritas jika dibandingkan dengan kubu Prabowo-Gibran.
Apalagi, sambungnya, "serangan balik" terhadap pemenang pemilu pernah dilakukan pada 2014. Pun jika Prabowo-Gibran berhasil menambah kekuatan dan mendominasi Senayan.
"Jadi, saya melihat bukan masalah yang akan dihadapi Gerindra [karena PDIP] bukan kekuatan mayoritas, tetap kalah kalau Prabowo-Gibran membangun kekuatan mayoritas di parlemen," ucapnya kepada Alinea.id.
