Jokowi minta TNI-Polri tak berpolitik, Nasdem: Itu peringatan keras!

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan menyebut, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan agar TNI-Polri untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi, sebagai sebuah peringatan keras. Menurut Farhan, sesuai konsensus 1998, TNI-Polri bertugas untuk menjaga demokrasi.

"Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju pada pernyataan presiden, tapi saya mengerti maksud beliau. Maksud beliau adalah bahwa TNI bahwa sesuai konsensus 1998, TNI itu menjaga demokrasi. Titik, sampai di situ aja. Karena di militer itu ada namanya hierarki. Dan hierarki ini kaku," kata Farhan dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (4/3).

Menurut Farhan, pernyataan Jokowi telah ditanggapi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melalui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Dia menyatakan, TNI dan keluarga harus introspeksi diri, tetap tegak lurus untuk mendukung program pemerintah. 

"Ini beliau bicara kapasitasnya mewakili Panglima TNI. Itu konteksnya tegak lurus, anggota TNI berserta keluarga. Sayangnya pernyataan Kapolri tidak ada yang bisa saya kutip. Bahwa anggota TNI dan keluarga harus tegak lurus. Itu nomor satu," ujarnya.

Implikasi politiknya, sambung Farhan, ialah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh anggota TNI dan keluarga agar tidak main-main dengan politik praktis. 

"Karena bagaimana pun juga, sesuai dengan konsensus nasional, setelah reformasi 1998 TNI tidak akan bermain-main (politik praktis) dengan keluarga," kata dia.

Farhan menjelaskan, peringatan keras juga disampaikan Jokowi terhadap TNI dan anggota keluarganya perihal percakapan di grup WhatsApp. Dia berpendapat, yang disampaikan Jokowi sebenarnya mau mengingatkan kepada TNI dan keluarga untuk pentingnya literasi digital. 

Menurut dia, literasi digital merupakan kunci untuk melawan hoaks dan disinformasi yang akhir-akhir ini menguat. Salah satu contoh nyata adalah perdebatan netizen Indonesia mengenai invasi militer Rusia ke Ukraina. 

"Jangankan perseteruan antara dua capres, perseteruan antara dua keyakinan, sekarang saja di media sosial dan WA (Whatsapp) group masih ribut soal, kok Indonesia bersikap netral terhadap Rusia versus Ukraina. Padahal itu urusannya jauh sekali," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI dan Polri untuk lebih berbenah terkait kedisiplinan nasional para prajurit yang berada di bawah jajarannya. Dia juga mengingatkan agar TNI-Polri untuk tidak ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika berpidato di pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Selasa (1/3). Mantan Wali Kota Solo itu mengaku masih menemukan prajurit TNI-Polri yang berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah, khususnya terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Nusantara, Kalimantan Timur.