NasDem kritik Djarot PDIP soal evaluasi Mentan dan Menteri LHK: Tidak pantas

"Ini, kan, kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh?"

Partai NasDem mengkritik Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali, berpendapat, permintaan tersebut tidak etis. Pangkalnya, sekalipun kader PDIP, Jokowi sebagai Presiden bukanlah bawahan partai politik (parpol).

"Tidak pantas ada orang partai menyuruh-nyuruh Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi tidak lebih rendah atau bawahan partai," katanya kepada wartawan, Senin (26/12). SYL dan Siti Nurbaya merupakan kader NasDem.

"Ini, kan, kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh? Kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media karena partai tidak lebih tinggi daripada presiden," imbuhnya.

Ali menegaskan, Partai NasDem berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Menurutnya, urusan perombakan kabinet (resuhuffle) merupakan urusan kinerja bukan perkara politik.

"Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apa pun. Jadi, kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. NasDem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerja sama politik dari awal. Jadi, kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet," tuturnya.

Dia menambahkan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Kepala Negara. Ini tak ubahnya dengan keputusan memasukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dia meyakini, Presiden takkan "membuang NasDem" di tengah jalan. "Pak Jokowi tidak akan melakukan itu!"

Sebelumnya, Djarot meminta kinerja dua menteri dari NasDem, SYL dan Siti Nurbaya, dievaluasi. Dia berdalih, evaluasi perlu dilakukan agar Jokowi meninggalkan warisan yang baik pada sisa masa jabatannya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini mendorong evaluasi terhadap Mentan lantaran mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal, langkah tersebut semestinya tak dilakukan ketika musim panen akan tiba karena bakal menyakiti petani.

"Perlu enggak kita impor? Katanya masih cukup, perlu enggak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.