NasDem minta Anies copot Kepala Dinkes

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta mengganti Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Widyastuti. Lantaran langkahnya tak gesit dalam mengantisipasi pandemi coronavirus baru (Covid-19).

"Belum ada hal signifikan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Bahkan, hal-hal yang sifatnya antisipatif, landai-landai saja," kata politikus NasDem Jakarta, Bestari Barus, Selasa (17/3).

Dicontohkannya dengan buruknya sosialisasi soal pencegahan penularan dan fasilitas kesehatan (faskes). Sehingga, banyak publik yang masih kebingungan untuk mengecek kondisinya. Apakah terinfeksi atau bebas Covid-19.

"Bahkan, ada yang sampaikan ke kami, 'Saya kurang enak badan. Tapi, cuma dites dikit dan dibilang enggak apa-apa'. Apa memang begitu keinginan gubernur?" tutur dia.

"Makanya, saya mendorong gubernur segera memberi pendampingan atau ganti kepala Dinas Kesehatan," ucap Bestari.

Dirinya juga mengkritik pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gembong Warsono, yang mengkritik kebijakan Anies dalam menangani coronavirus. Gembong menganggap gubernur terlalu reaktif.

"Itu pendapat keliru. Justru kita harus reaktif. karena menyangkut keselamatan orang banyak. Jangan kalau gubenrur bergerak, dibilang pencitraan. Itu anggota DPRD tidak punya hati," paparnya.

Bagi mantan politikus Golkar ini, pemerintah provinsi (pemprov) harus bekerja ekstra dalam menangani virus asal Kota Wuhan, China tersebut. Guna memastikan keamanan dan keselamatan publik.

Karenanya, Bestari mendorong dewan mendesak Anies menggunakan diskresinya. "Karena sampai sekarang, belum pernah disampaikan ke kita fasilitas-fasilitas di rumah sakit (RS) itu seperti apa. Apakah lengkap atau tidak. Daya dukung dan SDM-nya bagaimana," ujarnya.

Jika Anies terbuka tentang hambatan dan tangannya, diyakininya, dewan akan mendukung penambahan alokasi anggaran penanganan coronavirus.

"Anggarannya tidak terlalu sulit untuk disetujui. Mengingat keadaan yang seperti ini. Apalagi, banyak pasien di luar negeri meninggal karena tidak mendapat perawatan. Ini harus diantisipasi," urainya.

Dia juga meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemprov untuk bertindak. "Biarkan ambil kebijakan strategis. Jangan ditahan. Karena Jakarta ini mobilitasnya tinggi. Sehingga, penularannya lebih berisiko," Bestari.

Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini.