Partai Golkar menarik surat rekomendasi untuk Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024. Kemungkinan itu diungkap oleh sejumlah elite Golkar. Salah satunya ialah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
"Harus saya tegaskan bahwa Partai Golkar akan mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan dengan koalisi para ketum di Koalisi Indonesia Maju," kata Ace kepada wartawan di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8).
Punya elektabilitas tinggi di Banten, Airin dideklarasikan sebagai calon Gubernur Banten oleh Golkar pada era kepemimpinan Airlangga Hartarto. Namun, nasib Airin dipertanyakan usai Airlangga mengundurkan diri dari kursi ketum dan digantikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Di lain sisi, mayoritas parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat mengusung pasangan Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten. Hanya Golkar yang "membelot" dan mencalonkan kader sendiri.
Hingga kini, nasib pencalonan Airin simpang-siur. Belum lama ini, beredar tangkapan layar sebuah surat perintah berlogo Partai Golkar yang isinya membatalkan pencalonan Airin sebagai Gubenur Banten dan Mad Romli sebagai Bupati Tangerang.
Namun, beredar pula surat undangan yang isinya rencana mendeklarasikan duet Airin dengan Ade Sumardi. Ade ialah politikus PDI-Perjuangan. Jika duet itu terealisasi, Golkar tak hanya berseberangan dengan KIM, tetapi juga bergandengan tangan dengan parpol "oposisi" pemerintahan Jokowi.
Analis politik dari Citra Institute Yusak Farhan menganggap wajar jika Golkar menimbang ulang pencalonan Airin di Pilgub Banten 2024. Menurut dia, Gerindra ingin Andra Soni yang memegang Banten. Andra Soni sulit menang jika harus berhadapan dengan Airin.
"Hal ini bisa terjadi apabila Bahlil tetap bersikeras memberikan rekomendasi kepada Airin Rachmy Diany menjadi calon gubernur Banten. Kalau tetap diberikan, bisa perang antara Gerindra dan Golkar," jelas Yusak kepada Alinea.id, Sabtu (24/8).
Menurut Yusak, Golkar juga tak bisa berbuat banyak setelah posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dipegang politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Struktur kepengurusan Golkar yang baru di bawah Bahlil bisa dipersoalkan jika Golkar membandel di pilkada.
"Jadi, melalui ancaman tidak disahkan kepengurusan Golkar ini, Kemenkumham bisa menjegal Airin untuk maju di Pilgub Banten," ucap Yusak.
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Chumaedy nasib Airin mirip dengan yang dialami Anies Baswedan di Pilgub DKI, yakni punya elektabilitas tinggi, tapi justru terancam tak punya tiket untuk maju.
"Bahlil, yang kini memimpin Golkar, akan menentukan nasib Airin dan kandidat lainnya, dengan fokus pada memenangkan Pilkada serentak 2024. Namun, dukungan untuk Airin tetap kuat di tingkat lokal dan di antara tokoh masyarakat Banten," ucap pria yang akrab disapa Memed itu kepada Alinea.id, Sabtu (24/8).
Meski tanpa rekomendasi dari Golkar, menurut Memed, peluang Airin tetap terbuka untuk maju di Pilgub Banten. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 membuat PDI-P bisa mencalonkan sendiri kandidat di Pilgub Banten.
"Airin, di posisi hari ini, tetap paling populer dan tertinggi dalam elektabilitas. Jika Golkar mengabaikan Airin sebagai kader potensial, yang dibarter dengan kepentingan elite, maka ini menjadi warning bagi kepemimpinan Bahlil di Golkar," ucap Memed.
