Banter tersiar, Partai Demokrat akan duet dengan PDIP, guna mengantar Joko Widodo menuju kursi RI-1 di pilpres mendatang. Namun usai kicauan Setya Novanto yang menyeret nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek E-KTP, peluang koalisi itu dikhawatirkan pupus.
Terlebih dua parpol saling adu sengit soal bancakan proyek E-KTP ini. Dari lingkaran istana, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung menyindir SBY, hingga terlibat aksi balas pantun dengan Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII. Hinca sebelumnya menyebut PDIP melakukan politik cuci tangan dan gemar lempar bola panas ke pihak lain.
Wakil ketua umum Partai Demokrat, Roy Suryo sendiri tak kalah sengit menanggapi pernyataan Hinca. Menurutnya, sebelum bicara soal E-KTP, ia perlu mencuci mulut terlebih dahulu. Hal tersebut dikatakan Roy usai Masinton Pasaribu meminta kader Demokrat untuk melakukan cuci muka terlebih dahulu.
Roy menjelaskan, Kasus E-KTP meskipun terjadi saat di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi kejadian tersebut dilakukan oleh oknum, bukan semua orang di lingkar kekuasaan.
"Apa yang terjadi saat itu tidak mungkin terkadi jika tidak ada oknum," katanya.
Lebih lanjut, dalam penganggaran pun, tidak hanya melibatkan eksekutif tapi juga anggota legislatif, apalagi secara sistem, penganggaran harus melalui badan anggaran DPR. Sementara orang-orang yang duduk di DPR juga termasuk politisi dari PDIP dan partai lainnya.
Karena banyaknya parpol di Senayan, maka, lanjutnya banyak pula kepentingan yang ikut menunggangi. Terlebih DPR tidak hanya diisi pendukung pemerintah akan tetapi ada juga pihak oposisi. Jika pemerintah kala itu memberikan usulan, tentunya harus melalui badan anggaran di DPR untuk disetujui. Baru setelah itu dikembalikan kepada pemerintah kembali.
"Kami dari Partai Demokrat senyum saja, karena yang mengatakan itu adalah Pak Setnov, dari Golkar," katanya setelah acara Rilis Hasil Survei dan Diskusi Politik: Ekektabilitas Capres-Cawapres dan Mengukur Kekuatan Poros Ketiga, di Jakarta, Minggu (25/3).
Dia mengumpamakan, apa yang dilakukan PDIP seperti pemain bola. Setelah gawangnya kebobolan, kemudian penjaga gawang malahan menyalahkan penonton.
Meskipun begitu, menurut Roy kegaduhan politik ini tidak mengganggu hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Pada kenyataannya, koalisi Demokrat-PDIP di daerah juga terjadi di dua provinsi.
Analis Komunikasi Politik Dedi Kurnia Syah mengatakan, respon yang dilakukan Sekjen PDI Perjuangan, bukan merupakan respon institusional dari partai. Sehingga menurutnya Partai Demokrat tidak perlu risau menghadapi kritikan tersebut.
Justru sikap reaktif Hasto Kristiyanto bisa kian menguatkan dugaan keterlibatan partai berlambang kepala banteng itu. Korupsi menurut Dedi adalah aktifitas kolektif, karena pengambil keputusan jelas tidak dilakukan oleh satu fraksi, sehingga nama-nama yang disebutkan oleh Setnov sangat mungkin memiliki relasi dengan E-KTP.
Dia menyebut, peluang Setnov sebagai justice collaborator masuk akal selama kontribusinya sepadan untuk kinerja KPK. Tetapi, harus ada pertimbangan matang karena Setnov adalah politisi, tidak semua pernyataan yang diberikan olehnya berakhir pada pembongkaran jejak-jejak koruptor E-KTP. Sehingga, lanjutnya, harus ada upaya untuk memastikan informasi dari Setnov merupakan kata kunci, bukan sekadar benih kegaduhan.
Meski demikian Dedi meyakini relasi politik PDI Perjuangan-Partai Demokrat tidak akan terpengaruh. Kendati kedua sekjen mereka dalam kondisi tegang, tapi persoalan itu tak prinsipil. "Itu hanya soal respon personal saja," pungkasnya.
