Oligarki diprediksi bakal kuasai pemerintahan Jokowi

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Chaniago menyebut oligarki bakal menguasai pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Corak oligarki itu, menurut Pangi, sudah terlihat sejak penyusunan kabinet. 

"Oligarki ini akan berpotensi besar muncul. Bayang-bayangnya sudah terlihatlah. Ini akan berdampak bahaya pada kelangsungan politik bangsa dan negara," papar Pangi dalam sebuah diskusi di Kedai Tempo, Jakarta Timur, Jumat (18/10).

Secara sederhana, oligarki berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh segelintir elite. Oligarki bisa terbentuk karena jaringan kekerabatan, politik, atau militer. 

Menurut Pangi, nuansa oligarki bakal kian kentara jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN betul-betul bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 
Parlemen, kata dia, akan berubah fungsinya sebagai 'tukang stempel' atau kepanjangan tangan partai.

Ia memprediksi oligarki bakal melahirkan oposisi baru, yakni dari masyarakat sipil. Masyarakat dan pemerintah akan berhadap-hadapan secara langsung karena DPR kehilangan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. 

"Ya, sekarang sudah gitu. DPR tidak mewakili rakyat. Minimal selama ini kan pimpinan yang menyampaikan aspirasi rakyat. Sekarang sudah tidak bisa karena oligarki dia garis komando. Gelombang gerakan masyarakat juga sudah mulai terlihat," ujar dia.

Pangi menyarankan agar Jokowi dan partai koalisi tegas menolak partai dari kalangan oposisi masuk ke KIK. Apalagi, masuknya Gerindra ditengarai atas 'saran' dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Ini kan terkesan di sisi lain memberi angin segar, tapi masih kurang tegas. Apalagi, ada peran Megawati. Ini berarti bisa dibaca buka hak preogratif namanya," ujar dia.

Anggota DPR RI fraksi PDI-P Masinton Pasaribu membantah ada nuansa oligarki di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Masinton, PDI-P akan memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi dan parlemen sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"PDI-P sendiri sudah memberi masukan untuk Pak Jokowi agar mereka harus memiliki karakter bukan bekerja atas dasar pencitraan semata. Harus berani mengambil satu kebijakan, yang mungkin langkah yang tidak populer di publik, tapi satu kebijakan tersebut dianggap baik buat bangsa," kata dia.