Komisi III DPR RI masih merasa data yang disampaikan oleh Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Srimul) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun berbeda. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi III DPR, Selasa (11/4).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Suding, mengatakan, meski Sri Mulyani menegaskan data yang ada berasal dari sumber serupa, namun disajikan dalam rupa yang berbeda.
“Saya juga melihat sumber datanya sama. Tapi kalau lihat dari breakdown-nya sangat berbeda. Satu, lihat perspektif politik. Boleh jadi. Satu, lihat perspektif keuangan. Boleh jadi kan begitu, sehingga dibilang memang beda,” kata Sudding dalam rapat, Selasa (11/4).
Menurutnya, hal ini sangat disayangkan lantaran kedua data yang berbeda itu justru dilampirkan oleh unsur pemerintah sendiri. Padahal, kata dia, dalam lingkup kerja yang sama, seharusnya menyampaikan data yang persis supaya tidak ada kebingungan di publik.
“Ini kan antara pemerintah apalagi dalam komite yang sama dalam satu komite ada dua data yang berbeda saya kira harus disamakan,” ujar Sudding.
Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari menyebut kategorisasi atau cara penyajian data yang berbeda antara Mahfud dan Sri Mulyani. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada beda data sekecil apapun.
"Karena cara penyajian dan kategorisasi ini jadi penting untuk kita pastikan sama persis tidak ada kurang 0,1 pun. Karena ini akan menentukan tindak lanjut," kata Taufik dalam kesempatan serupa.
Sementara Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra menyampaikan, Sri Mulyani telah melakukan tugasnya dengan baik hari ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dianggap telah menjelaskan perbedaan data dengan gamblang.
“Apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah dijawab semua, perbedaan-perbedaan itu,” ujarnya sebelum bertanya.
Dari Fraksi PDIP, Johan Budi turut menyambut penuturan Wihadi. Ia merasa lega setelah mengetahui tidak ada perbedaan data di antara kedua pimpinan instansi pemerintahan ini.
“Sebenarnya pro kontra ini sudah dijawab detail oleh Bu Sri Mulyani,” ucapnya.
Dalam paparannya, Sri Mulyani sebelumnya memastikan antara dirinya dan Mahfud Md tidak memiliki perbedaan data perihal transaksi janggal Rp 349 triliun. Sri mengatakan angka Rp 349 triliun itu adalah angka yang telah dijumlahkan dari beberapa temuan.
"Tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam dan Menkeu terkait transaksi agregat Rp 349 triliun, transaksi agregat Rp 349 (triliun) artinya ada transaksi bersifat debit, kredit, keluar, masuk, yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut double triple counting, tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi 349," jelas Sri dalam rapat itu.
Sri Mulyani mengatakan sumber data ini berasal dari sumber yang sama, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemenkeu, kata dia, juga sudah bekerja sama dengan PPATK.
"Sumber dari data ini adalah dari PPATK, Kemenkeu, dengan PPATK terus bekerja sama, dan bersinergi dalam mencegah pemberantasan TPPU, kerja sama sudah dimuatkan dalam MoU Kemenku dengan PPATK, dan juga disenggelarakannya JAGADARA, Juanda, Gatot Subroto, dan Rawamangun," katanya.
