Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 terpilih merupakan pilihan terbaik DPR. Dia tidak meragukan kredibilitas komisioner lantaran isu sudah terpilih sebelum fit and proper test dan kedekatan organisasi dengan partai politik tertentu.
"Ya enggaklah. Kan itu pilihan DPR. Sudah menjadi pilihan terbaik buat lembaga penyelenggara pemilu," kata Viva Yoga saat dihubungi Alinea.id, Kamis (17/2).
Menurut Viva Yoga, kredibilitas para penyelenggara pemilu nanti diukur dari kualitas kinerjanya. Apakah dapat menjalankan undang-undang dengan benar, baik, dan profesional atau tidak. Dia berpendapat, para komisioner terpilih dalah hasil dari proses panjang penilaian obyektif dari panitia seleksi.
"Lalu kemudian mengikuti fit and propert test oleh Komisi II DPR. Kemudian dipilih," ungkapnya.
Dia berharap komisioner KPU-Bawaslu terpilih dapat bekerja secara maksimal dan dapat menjalankan amanat undang-undang untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, independen, luber dan jurdil.
Sebelumnya, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi menyayangkan terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu sama persis dengan nama dalam pesan berantai yang beredar belakangan ini. Nurul menyebut, dugaan banyak pihak jika Komisi II telah memilih anggota KPU dan Bawaslu sebelum fit and proper test ternyata benar.
"Jadi, fit and proper test nyatanya benar merupakan formalitas. Masing-masing partai sudah memiliki pilihan calon yang sudah ditentukan sebelum fit and proper test dilakukan," katanya saat dihubungi Alinea.id, Kamis (17/2).
Selain fit and proper test yang formalitas belaka, Nurul mengatakan, anggota KPU dan Bawaslu terpilih juga menggambarkan bahwa perkiraan banyak orang. Bahwa para calon telah berkomunikasi dengan anggota Komisi II yang memiliki kesamaan basis organisasi ternyata benar adanya.
Sebab, dalam daftar nama yang bocor di publik, pilihan nama calon disertai dengan basis organisasi para calon. Nurul menyebut, ini menunjukkan bahwa pilihan partai berdasarkan kesamaan basis organisasi dengan partai atau anggota Komisi II DPR, terjadi.
"Meskipun, memang para calon yang terpilih memiliki kapasitas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Nah, entah apakah anggota Komisi II memberikan kesempatan komunikasi yang setara dengan semua calon," ujar Nurul.
Hal senada diungkap peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formmapi). Dia menilai uji kelayakan dan kepatutaan hanya formalitas belaka. Menurut Lucius, sulit membayangkan jika kesamaan daftar sebelum dan setelah pemilihan itu bukan sebuah kebetulan. Dengan kata lain daftar nama yang beredar sebelum pemilihan itu memang datang dari Komisi II DPR yang sejak awal memang sudah punya pilihan.
"Itu artinya fit and proper test yang berlangsung tiga hari hanya sekedar basa basi saja," ujar Lucius kepada Alinea.id, Kamis.
