Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari resmi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto. Qodari sebelumnya kedapatan mengikuti pembekalan para calon wakil menteri di Hambalang, Bogor.
Qodari menjadi orang terakhir yang dipanggil Prabowo dalam daftar wakil menteri yang dipanggil di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam. Di KSP, Qodari bakal mendampingi Letjen (Purn) AM Putranto.
Qodari bukan satu-satunya bos lembaga survei yang dianugerahi jabatan strategis di Kabinet Merah Putih. Prabowo juga mempertahankan pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jabatan itu dipegang Hasan sejak 19 Agustus 2024.
Baik Qodari maupun Hasan dikenal sebagai konsultan politik "pembela" rezim Jokowi. Di berbagai forum diskusi, Qodari kerap muncul sebagai lawan debat "musuh-musuh" Jokowi. Pada 2021, Qodari juga pernah menggagas wacana kontroversial memperpanjang masa jabatan Jokowi hingga tiga periode.
Pada Pilpres 2024, Jokowi juga mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP). Ia berdalih pilpres satu putran bisa menghemat waktu, biaya, dan mencegah instabilitas keamanan politik.
"Anggaran itu hemat bisa Rp17 triliun. Ini bisa dipakai buat subsidi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi energi hijau, bantuan pangan maupun pupuk bagi petani, dan seterusnya,” ujar Qodari dalam sebuah keterangan tertulis di Jakarta, pertengahan Desember lalu.
Adapun Hasan Nasbi, sebelum berkantor di Istana Presiden, merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi dan juru bicara TKN Prabowo-Gibran. Sepanjang Pilpres 2024, Cyrus Network rutin menggelar survei untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.
Dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada April lalu, Hasan juga pernah dihadirkan Prabowo-Gibran sebagai saksi ahli bersama Qodari. Dalam sidang tersebut, Hasan membantah pasangan Prabowo-Gibran paling diuntungkan dari distribusi bansos.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Qodari dan Hasan bisa mendudukki jabatan strategis di KMP karena kiprahnya selama Pilpres 2024. Menurut dia, seharusnya Qodari dan Hasan Nasbi mundur atau cuti dari lembaga survei yang mereka pimpin setelah diangkat menjadi pejabat.
"Mundur dan tidak lagi menjadi bagian lembaga survei yang mereka kelola selama ini. Dua lembaga mereka itu semestinya tidak lagi mengikuti tender yang berhubungan dengan survei- surveiyang datang dari APBN," kata Ray kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Indo Barometer dan Cyrus Network, kata Ray, bisa saja menjalankan proyek-proyek survei dari pemerintah asalkan Qodari dan Hasan melepas jabatan mereka dan keluar sepenuhnya dari kedua lembaga survei itu.
"Tapi, kalau mereka sifatnya hanya cuti artinya mereka tetap bagian dari lembaga survei itu ya tentu lembaga survei itu mestinya tidak lagi mengambil kerjasama dengan semua proyek yang sumber pendanaannya dari APBN," kata Ray.
Senada, analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Jakarta, Bakir Ihsan menilai Indo Barometer dan Cyrus Network semestinya tak lagi melakoni survei persepsi publik terhadap kekuasaan. Terkecuali, jika Qodari dan Hasan Nasbi melepas posisinya di lembaga survei tersebut.
"Kalau memang mau menjaga independensi lembaganya, maka dia harus lepaskan jabatannya. Tapi, kalau enggak ya dia akan jadi lembaga survei pelat merah. Jadi, dia akan melakukan survei-survei untuk kepentingan pemerintah," kata Bakir kepada Alinea.id.
