Wacana menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dinilai sebagai cara partai besar untuk mempertahankan kekuasaan. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.
"Kami bertujuh tadi juga dari aspirasi yang berkembang, dari silent majority, yang sekarang bertebaran, itu sebenarnya ya enggak usahlah secara pongah menepuk dada mau menaik-naikkan itu (ambang batas parlemen)," ujar Priyo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).
Senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Satia Chandra Wiguna, bahwa ambang batas parlemen baiknya tidak dinaikkan terlebih dahulu. Setidaknya, sambung Chandra, parlemen threshold 4% saat ini dipertahankan sampai Pemilu 2024.
Apabila ambang batas parlemen dinaikkan, jelas Chandra, akan merepotkan dan melemahkan politik Indonesia. "Sementara itu dulu (4%). Karena kan ini kemarin baru selesai (pemilu) kita, masa sudah berubah lagi. Kelemahan-kelemahan kita kan perubahan-perubahan itu yang membuat agak susah di bawah itu," ucap dia.
Dikatahui, Sekjen sejumlah parpol yang tidak lolos parlemen menyambangi Kemendagri hari ini (29/1). Selain Sekjen Partai Berkarya dan Wasekjen PSI, turut hadir Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia Ahmad Rofiq.
Turut hadir pula Sekjen DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noer, Sekjen DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Verry Surya Hendrawan, dan Sekjen DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia Abdullah Mansyuri.
Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan pada Jumat-Minggu (10-12/1/2020) telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas parlemen sebesar 5%, naik dari batas sekarang sebesar 4 persen.